Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyalahkan Kanada atas asap kebakaran hutan yang menyelimuti sebagian besar wilayah Midwest dan Pantai Timur AS. Trump bahkan mengancam akan menambah tarif impor terhadap Kanada sebagai kompensasi atas dampak polusi tersebut.
Dalam pernyataan lewat Truth Social pada Jumat, Trump menuding pemerintah Kanada gagal mengelola hutan dan semak belukar sehingga asap kebakaran terus mencemari udara di AS.
"Kami meminta pertanggungjawaban Kanada karena tidak mengelola hutan dan semak belukarnya dengan baik. Amerika Serikat terus diserbu udara yang kotor, tercemar, dan tidak sehat. Kualitas udaranya berbahaya dan sama sekali tidak dapat diterima," tulis Trump, dilansir dari CCN, Sabtu (18/7/2026),
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih dari 100 juta penduduk di 18 negara bagian serta District of Columbia kini berada di bawah peringatan kualitas udara. Wilayah dengan kualitas udara kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya membentang dari timur laut Minnesota hingga tenggara Virginia.
Trump mengatakan akan menghubungi Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk meminta penjelasan mengenai langkah yang akan diambil pemerintah Kanada.
Menurutnya, kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun merupakan bentuk kelalaian yang disengaja dan telah menimbulkan kerugian miliaran dolar bagi AS.
"Biaya akibat polusi ini harus ditambahkan ke tarif yang saat ini dibayarkan Kanada," tegas Trump.
Pernyataan tersebut memperkeruh hubungan dagang kedua negara yang memang sudah memanas. Setelah Mahkamah Agung AS membatasi penggunaan kewenangan darurat untuk mengenakan tarif, pemerintahan Trump menggunakan dasar hukum lain agar tetap dapat menerapkan kebijakan tarif.
Kanada juga menjadi salah satu negara yang paling sering menjadi sasaran kritik Trump. Ia menuduh Kanada melakukan praktik perdagangan kayu yang tidak adil serta mencuri lapangan kerja industri otomotif AS.
Meski demikian, banyak produk Kanada selama ini masih mendapat perlindungan melalui perjanjian dagang USMCA yang dinegosiasikan Trump pada masa jabatan pertamanya. Namun, awal bulan ini pemerintahan Trump memutuskan tidak memperpanjang perjanjian tersebut dalam bentuk yang berlaku saat ini.
(ily/hns)









































