.webp)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengatakan besaran APBN Tahun Anggaran (TA) 2027 sudah mendekati Rp 4.000 triliun. Ini merupakan anggaran yang sangat besar, terlebih jika dibandingkan dengan APBN tahun-tahun sebelumnya.
Meski begitu, menurut Puan selama ini besaran belanja pemerintah kerap kali kurang dirasakan oleh masyarakat kecil di kawasan-kawasan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Semisal para petani dan nelayan di pedesaan kecil.
"Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," kata Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas dasar inilah, Puan mengatakan DPR RI memandang pembahasan dan penyusunan APBN TA 2027 harus memperhatikan sejumlah hal penting. Salah satunya mulai dari cara pemerintah mengumpulkan dana atau anggaran yang dibutuhkan agar tidak membebankan masyarakat.
"Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," ujarnya.
Selanjut kedua, Puan menegaskan DPR RI juga selalu memperhatikan agar belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
Ketiga, pihaknya juga sangat memperhatikan defisit dan utang negara yang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ucap Puan.
Kemudian terakhir yang keempat, ia menyebut DPR RI turut memperhatikan pelaksanaan transfer dana ke daerah dalam perumusan APBN 2027. Sebab menurutnya transfer dana ini harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
"APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tegasnya.
(igo/fdl)
