.webp)
Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). Pemerintah optimistis peluang Indonesia kali ini lebih besar karena jumlah kursi Dewan ICAO bertambah dari 36 menjadi 40 kursi.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa, pemerintah dan asosiasi penerbangan tengah melakukan pendekatan kepada negara-negara sahabat untuk menggalang dukungan.
Langkah tersebut dilakukan mulai dari negara-negara Afrika, Arab, Eropa hingga kawasan Asia dan Pasifik. Menurut Lukman, kursi itu kembali diincar sejak terakhir kali Indonesia menjadi anggota pada 25 tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mudah-mudahan kita kali ini yang sudah 25 tahun sejak 2001 hingga 2026 ini belum berhasil menjadi anggota ICAO. Tahun ini pada kesempatan ini dengan penambahan 4 seat, dari 36 menjadi 40 seat bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota ICAO Council," kata Lukman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Lukman menyebut Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara. Indonesia telah menerima surat dukungan dari Singapura hingga Timor Leste yang disampaikan secara langsung dalam sejumlah pertemuan bilateral.
Keuntungan RI Jadi Dewan ICAO
Menurut Lukman, masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO penting karena dapat menyampaikan kepentingannya secara langsung dalam forum tersebut. Selama ini, ketika Indonesia memiliki gagasan atau inisiatif maka harus meminta negara lain untuk menyampaikan dalam forum ICAO.
"Jadi kalau dulu kita nitip negara lain untuk menyampaikan ide kita, inisiatif kita, maka dengan duduknya kita sebagai anggota Dewan otomatis kita sendiri yang menyampaikan dan kita tidak perlu negara lain," jelas Lukman.
Menurutnya, belum tentu apa yang disampaikan negara lain sesuai dengan kebutuhan Indonesia.Dengan menjadi anggota Dewan ICAO, Indonesia juga dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kepentingan nasional.
"Karena bisa saja yang disampaikan negara lain bisa saja bukan apa yang disampaikan dari kita.Nah ini yang ketika kita duduk kita bisa menyampaikan dan kita bisa memberikan warna lain di ICAO sesuai dengan apa yang dibutuhkan," tutur Lukman.
Indonesia nantinya juga akan membawa sejumlah pengalaman yang dinilai dapat dibagikan kepada negara lain, mulai dari peningkatan kapasitas SDM penerbangan, pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), hingga teknologi drone.
Negara juga telah memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara Afrika. Pemerintah menyebut program tersebut telah dilakukan pada 2015-2017 dengan nilai sekitar US$ 400 ribu dan dilanjutkan pada 2017-2026 dengan nilai yang kurang lebih sama.
Sementara untuk SAF, Indonesia dinilai memiliki perkembangan yang cukup maju dan siap berbagi pengalaman dengan negara lain. Begitu pula dengan regulasi drone, di mana Indonesia telah memiliki aturan terkait pilot, registrasi, hingga navigasi.
(ily/hal)
