.webp)
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE). Peluncuran dilakukan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti menjelaskan, sistem ini merupakan decision-support system yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.
Menurut Nufransa, bencana menimbulkan tekanan fiskal dari dua sisi, yakni menurunkan penerimaan daerah dan meningkatkan kebutuhan belanja. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana harus dilakukan secara terukur dan proaktif, bukan hanya sebagai respons pascabencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).
ARISE dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.
Bagi Pemerintah Pusat, ARISE menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah.
Bali sebagai Pilot, Diperluas ke Empat Provinsi
Implementasi awal ARISE dilakukan di Provinsi Bali. Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berkomitmen memperluas ke empat provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
Dalam jangka panjang, ARISE diharapkan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia guna memperkuat kapasitas daerah dalam mengantisipasi dampak fiskal bencana. Komitmen Kolaboratif Lintas Pemangku Kepentingan
Peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan seperti DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.
"Pemerintah berharap ARISE dapat menjadi langkah awal penguatan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi guncangan bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional," kata Nufransa.
(ily/ara)
