Ekonomi Global Tak Baik-baik Saja, RI Dorong Negara Berkembang Aktif Negosiasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global. Menurut Airlangga, negara berkembang tidak hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Airlangga mengatakan reformasi sistem multilateral menjadi semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok. Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang. Keikutsertaan secara aktif negara-negara berkembang dalam proses reformasi tersebut menjadi hal yang krusial.

"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan," ujar Airlangga dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Airlangga tengah mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/09). Pengalaman ASEAN menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan.

Di tengah berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.

Pada momentum ini, berbagai substansi strategis turut menjadi pembahasan BRICS, antara lain penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Pada bidang ekonomi, pembahasan antara lain mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.