Kemenkeu Ungkap Dilema Kenaikan PTKP: Daya Beli Naik, Penerimaan Pajak Turun

Kemenkeu Ungkap Dilema Kenaikan PTKP: Daya Beli Naik, Penerimaan Pajak Turun

Ilyas Fadilah - detikFinance
Jumat, 09 Okt 2026 15:57 WIB
Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama tiga wakil menkeu yakni Juda Agung, Luky Afirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman memaparkan situasi keuangan negara pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). Hingga akhir September 2026, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mencatatkan kinerja yangon track, dimana pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Sementara, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun, dengan percepatan penyerapan belanja yang akan berlangsung pada November dan Desember. Defisit APBN juga terjaga pada tingkat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung (kedua kanan)/Foto: Ari Saputra/detikFoto
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, pihaknya perlu mempertimbangkan dampak kenaikan PTKP terhadap konsumsi masyarakat dan penerimaan pajak.

"Terkait kenaikan PTKP, ini masih dikaji, masih kita kaji secara mendalam. Karena memang ada potensi untuk meningkatkan daya beli, tapi at the same time tentu saja ada potensi untuk kehilangan penerimaan, kehilangan dari pajak penghasilan," kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, kajian masih dilakukan untuk menentukan kebijakan yang paling optimal. Sebagai informasi, PTKP merupakan batas penghasilan wajib pajak yang tidak dikenakan PPh.

ADVERTISEMENT

"Jadi ini dicari titik optimalnya," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, kenaikan batas penghasilan yang dibebaskan pajak ini ditujukan agar masyarakat bergaji pas-pasan tidak lagi terbebani oleh pungutan pajak. Pekerja yang pendapatannya setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat terbebas dari potongan pajak penghasilan.

"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Airlangga mencontohkan, gaji pekerja di Jakarta Rp 5 juta atau tidak jauh dari UMP masih terkena pajak karena jika dihitung secara tahunan pendapatannya masih di atas Rp 60 juta.

Sementara batas PTKP yang berlaku saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun, sehingga menurutnya besaran PTKP saat ini sudah tidak relevan dengan kenaikan UMP terutama di daerah-daerah dengan UMP tinggi seperti Jakarta.

(ily/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads