Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 06 Nov 2014 07:28 WIB

Asing 60% di Saham dan 37% di Obligasi Negara, OJK: Terlalu Tinggi

- detikFinance
Jakarta - Pasar keuangan Indonesia masih rentan terhadap guncangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah mengalami volatilitas tinggi sepanjang tahun ini.

IHSG sempat menyentuh titik tertinggi sepanjang sejarah pada September sebesar 5.262. Namun IHSG juga pernah terperosok ke level 4.900 akibat kegaduhan politik pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Begitu pula dengan nilai tukar rupiah. Sempat agak lama bertahan di kisaran Rp 11.000 per dolar AS, kini rupiah bertengger di level Rp 12.000 per dolar AS.

Di luar sentimen politik, Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai ada hal lain yang menyebabkan sektor keuangan Indonesia agak rentan guncangan.

"Sekarang kita punya situasi yang bisa memunculkan kerentanan, bisa memicu volatilitas apabila tidak ada pengawasan yang lebih baik," kata Rahmat saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta.

Faktor pertama, lanjut Rahmat, adalah utang luar negeri pemerintah dan swasta. Saat ini, utang luar negeri pemerintah adalah US$ 123 miliar sementara swasta US$ 156 miliar.

"Luar biasa besar. Itu baru utang luar negeri, belum utang yang lain," ujarnya.

Utang luar negeri, tambah Rahmat, memiliki potensi risiko yang tinggi. Pembayaran utang luar negeri mempengaruhi cadangan devisa, sehingga jika terlalu besar maka cadangan devisa akan melorot.

"Saat cadangan devisa tergerus, sulit bagi BI (Bank Indonesia) untuk melakukan stabilisasi kurs. Selain itu, ketika kurs melemah maka utang luar negeri juga semakin besar," paparnya.

Faktor kedua, menurut Rahmat, adalah kepemilikan asing di instrumen pasar modal. Di pasar saham, asing menguasai sekitar 60% sementara di pasar obligasi negara mencapai 37%.

"Ini artinya apa? Ketinggian. Di negara-negara tetangga jauh lebih rendah," tegas Rahmat.

Tingginya kepemilikan asing, demikian Rahmat, di satu sisi mencerminkan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain, akan menyebabkan guncangan kala mereka menarik dananya.

"Ada potensi risiko kalau tidak bisa me-manage trust mereka dengan baik. Hilang separuh saja luar biasa," katanya.

Faktor ketiga, lanjut Rahmat, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih lebih besar pasak daripada tiang alias defisit. "Artinya pemerintah harus terus menambah utang," ujarnya.

Menghadapi tiga risiko tersebut, Rahmat menegaskan pengawasan dan koordinasi antar otoritas sangat penting. Jangan sampai ada persepsi bahwa pengawasan tidak bagus.

"Pengawasan bagus tapi dipersepsikan pasar tidak bagus juga jangan. Tidak boleh ada persepsi pasar yang tidak bagus," katanya.

(hds/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com