Follow detikFinance
Jumat, 29 Mei 2015 07:17 WIB

Rencana DPR, Saham Pemerintah di BUMN Tbk Minimal 70%

- detikFinance
Jakarta -

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berniat mengganti undang-undang (UU) Nomor 19/2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang akan direvisi adalah, porsi kepemilikan saham emiten BUMN.

Dalam aturan yang lama, pemerintah boleh melepas kepemilikan saham hingga 49% ke masyarakat, jadi pemerintah masih pegang mayoritas saham 51% di BUMN.

Nah, dalam aturan yang baru ini, DPR mengkaji kepemilikan pemerintah yang harus dipertahankan sebesar 70%-80%. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mengatakan saat ini rencana penggantian UU tersebut masih dibahas.

"UU BUMN tidak hanya amandemen saja. Tapi UU kita akan ubah sesuai dengan kondisi hari ini, sesuai dengan kondisi BUMN yang kita pelajari," katanya kepada detikFinance, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

DPR tidak hanya akan membahas porsi kepemilikan saham pemerintah di BUMN, tapi juga pengawasan anak dan cucu usaha BUMN yang jumlahnya ratusan.

"Kita banyak kerumitan di anak perusahaan, cucu perusahaan itu rumit, kita sulit memasukan perusahaan-perusahaan ini di bawah BUMN, ini yang kita atur di bawah perubahan UU BUMN. Bukan amendemen, kita ubah, kalau ubah itu kita rombak UU dari yang paling mendasar," katanya.

Saat ini sudah ada beberapa BUMN yang porsi saham publiknya sudah maksimal, alias 49% sehingga kepemilikan pemerintah tersisa 51%. BUMN ini bisa jadi harus membeli kembali sebagian saham yang beredar di publik.

"Kita tentu mau pada posisi mayoritas. Bisa 70% atau 80%. Jadi arahnya ada. Tapi mekanisme mengubah komposisi sahamnya masih kita bahas.

Taufik mengatakan, pihaknya belum membahas teknis secara jauh. Saat ini pembahasan yang dilakukan seputar aturan-aturan dasar.

"Itu masih dalam proses, kita masih dalam pembicaraan-pembicaraan di komisi, belum diputuskan," ujarnya.

Ia memprediksi, UU baru ini bisa diajukan menjadi rancangan undang-undang (RUU) di akhir tahun ini. Setelah itu dibahas dalam paripurna untuk disahkan menjadi UU.

"Pertemuan sudah, kita tiap hari Kamis. Kita bicara masalah perubahan UU itu. Akhir tahun sudah jadi RUU," jelasnya.



(Angga Aliya/Wahyu Daniel)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed