Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 25 Mei 2016 17:10 WIB

Panja Tax Amnesty Rapat 4 Jam, Ini Hasilnya

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty kembali menggelar rapat. Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo menjelaskan, pembahasan RUU ini penting karena dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

"Seperti di beberapa negara, pengampunan pajak bisa mendorong warga negara di negara tersebut mau menarik dananya kembali ke dalam negeri sehingga bisa menggerakkan perekonomian negara tersebut," kata dia, Rabu (25/5/2016).

Terkait rapat kali ini, ia menjelaskan, pembahasan yang dilakukan lebih pada perumusan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU usulan Pemerintah tersebut.

Daftar Inventarisasi Masalah alias DIM yang telah dikumpulkan dalam rapat panja ini nantinya akan dibawa ke dalam rapat komisi XI. Daftar permasalahan kemudian akan dikerucutkan sebagai bahan untuk membuat draft Undang-undang yang lebih matang.

"Rapat kali ini belum ada keputusan mengikat. Hanya pembahasan DIM. Nanti hari Senin akan kita lanjutkan pada rapat terbuka di DPR," sambung dia.

Rapat panja hari ini sendiri dimulai pukul 10.00 WIB dan rampung sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat dihadiri para anggota Panja yang sudah ditunjuk dalam rapat komisi.

Andreas menambahkan masalah keadilan dalam konteks reformasi perpajakan akan menjadi perhatian utama DPR di dalam pembahasan tax amnesty. Tiga poin utama terkait tax amnesty yang akan dibahas adalah masalah besaran tarif tebusan, repatriasi modal, serta infrastruktur setelah pemberlakuan tax amnesty.

"Dalam melakukan pembahasan, kami sangat berhati-hati agar produk hukum yang dihasilkan nanti tidak menimbulkan masalah baru. Kami tidak ingin, justru yang timbul rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak," pungkas dia.

Perlu diketahui, Pemerintah ingin sekali Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bisa disahkan dan berlaku di Indonesia. Alasannya, pemerintah tak ingin keuntungan ekonomi Indonesia dinikmati oleh negara lain.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016) kemarin.

"Kenapa kita ngotot dengan Tax Amnesty, terus terang kita capek ada beberapa negara yang mengambil keuntungan dari ekonomi Indonesia. Negara itu bisa survive dan jadi besar karena mendapat keuntungan dari ekonomi Indonesia. Kita ingin ada keadilan lah. Karena prinsip pajak adalah pajak dikenakan ketika tempat di mana transaksi itu dilakukan," tegas Bambang. (dna/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com