.webp)
Proyek tersebut adalah PT Global Alam Lestari (Sumatra Merang Peatland Project - ID 1899); PT Rimba Makmur Utama (Katingan Peatland Restoration and Conservation Project - ID 1477); PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (The Mayas Project - ID 3591); dan perdagangan karbon berbasis masyarakat di bentang alam Bujang Raba Jambi yang menjadi binaan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.
Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengatakan pihaknya telah menerbitkan Persetujuan Menteri Kehutanan (Menhut) terkait Penerbitan Unit Karbon dengan Skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non-SPE GRK) kepada proyek-proyek tersebut. Empat proyek ini menjadi percontohan terverifikasi yang mencakup area seluas kurang lebih 225.000 hektare.
Proyek tersebut diproyeksikan untuk menurunkan emisi hingga 30 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai transaksi hingga Rp 5 triliun. Proyek-proyek ini juga disebut mampu mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Total potensi penurunan emisi dari proyek-proyek awal ini mencapai sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, dengan estimasi nilai transaksi ekonomi menyentuh angka Rp 5 triliun rupiah, serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi negara sekitar Rp 500 miliar," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (7/7/2026).
Dalam peluncurannya, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga standarisasi karbon global, yakni Verra. Kemudian pada 9 Juli 2026, pemerintah akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).
Melalui koneksi API, data dari Verra Registry, SRUK, dan Bursa Efek Indonesia (IDX) akan terhubung secara seamless menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi penuh dan ketertelusuran ujung ke ujung (end-to-end traceability).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai peluncuran hub karbon ini menjadi langkah pemerintah memangkas hambatan birokrasi. Di bawah Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah memangkas 35 aturan.
"Dulu apa-apa sulit dan tidak boleh. Sekarang, di bawah arahan Presiden Prabowo, kami mengoordinasikan pembenahan hampir 35 aturan - baik PP, Perpres, maupun Inpres. Semua diselaraskan agar prosesnya dipermudah, transparan, dan tidak terjadi ego sektoral," terangnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berkomitmen memenuhi kerangka regulasi untuk mendukung pasar karbon nasional. OJK juga telah meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan menyusun financing playbook sebagai panduan pembiayaan berbasis proyek pilot.
"Kami terus memperkuat regulasi dan pengawasan bursa karbon melalui revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023. Kami juga mengeksplorasi pengembangan produk keuangan berbasis karbon yang dapat memanfaatkan arus kas dari penjualan kredit karbon kehutanan maupun komoditas agroforestri," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemulihan lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare di Indonesia. Menurutnya, target tersebut membuka peluang investasi di sektor kehutanan melalui mekanisme pasar karbon.
"Lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare tersebut harus segera diprogramkan untuk pemulihan, pemulihan, dan pemulihan. Ini adalah subjek konkret bagi pasar karbon. Kami mengundang para investor global untuk berinvestasi dalam pemulihan lahan ini, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan kredit karbon bersertifikat dalam mekanisme yang kredibel yang kita saksikan hari ini," ujarnya. (ahi/ara)
