Follow detikFinance
Senin, 31 Okt 2016 12:23 WIB

Dirut PLN Blak-blakan Soal Proyek Listrik 35.000 MW

Michael Agustinus - detikFinance
Foto: Michael Agustinus-detikFinance Foto: Michael Agustinus-detikFinance
Jakarta - Di Oktober ini genap 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Salah satu program unggulan Jokowi-JK adalah program listrik 35.000 MW.

Kepada detikFinance dan beberapa media lain, Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir, menceritakan perkembangan maupun tantangan dalam menggarap proyek tersebut. Mantan Direktur Utama Bank BRI itu bercerita usai upacara Hari Listrik Nasional ke-71 di Kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Meski sedang kurang sehat dan beberapa kali terbatuk-batuk, Sofyan tetap bersemangat menjawab berbagai pertanyaan. Berikut petikannya:

Bagaimana upaya PLN melistriki seluruh Indonesia dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK?

Semua berjalan sesuai perencanaan, ada kurang di kiri kanan, kita coba perbaiki. Transmisi kita lagi buru-buru khususnya di Sumatera, Kalimantan. Proyek-proyek yang tertunda (dari Fast Tracking Project 2005-2010) ada 34 itu 12 kita terminasi, 22 berjalan. 12 sudah dilanjutkan, sisanya kita cari solusi.

Terima kasih sekali kepada pihak kejaksaan yang mengawal hampir seluruh proses pembebasan lahan. Di Kalimantan, Sumatera, Jawa, untuk jaringan transmisi ini saya bisa nyatakan lancar. Kita bisa beli dengan harga pasar berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015, sehingga rakyat tidak merasa dirugikan, bukan lagi ganti rugi tapi ganti untung yang wajar. Kita kerja ada 3.000 orang satu grup, bekerja pagi siang malam untuk mendirikan tiang-tiang transmisi.

Bagaimana progres proyek 35.000 MW sampai hari ini?

Kadang-kadang kita melihat progress dari COD (Commercial Operation Date) saja. Ya memang kalau COD, yaitu selesai dan listrik dijual kepada masyarakat, belum. Masih dalam proses pembangunan, yang ada adalah berapa progres pembangunan itu berjalan. Mulai dari perencanaan, pengadaan, kontrak jual-beli listrik, perizinan, konstruksi, itu kan progres juga. Kalau progres sudah 41% untuk pembangkitan.

Kalau untuk transmisi sudah 48%. Kok besar sekali? Karena pembebasan lahan dan pembangunan tapak pondasi itu komponen progress paling besar untuk transmisi, bobotnya paling besar. Memang kalau sudah narik kabel biayanya mahal, tapi narik kabel itu bukan pekerjaan lama. Yang lama itu pembebesan lahan dan pembangunan tower transmisi.

Kemarin kita bangun transmisi 120 kilometer sirkit (kms) di Papua, itu sudah tertunda 7 tahun, tapi kita selesaikan dalam waktu 1 tahun saja. Tadinya tertunda karena masalah lahan yang harganya tidak cocok terus dengan masyarakat. Kedua, naik turun gunungnya itu yang nggak kuat. Di lapangan, kita pakai kuda bawa besi ke atas gunung, sama sekali tidak ada jalan, hutan dan rawa semua. Besi, semen dipanggul berpuluh-puluh orang ke atas gunung, masuk keluar sungai, ini tidak mudah.

Progres (transmisi) sudah 48%, bisa cepat juga karena pemerintah juga sudah menyatukan satu harga dalam pengadaan. Untuk besi harganya sekian per kilogram (kg) dan yang mengadakan adalah PT Krakatau Steel berikut subsidiary-nya ada 14. Jadi harganya kita patok, nggak ada tender lagi. Pengadaan sudah beres semua sekian juta ton besi untuk 4 tahun ke depan, nggak ada tender-tender lagi. Tinggal bebaskan lahan, bangun, ini yang menyebabkan percepatan-percepatan itu.

Saya sangat memuji beberapa pemda (pemerintah daerah) antusiasme mereka yang mengetahui bahwa listrik ini untuk rakyatnya.

Apa dasar perhitungan progres pembangkit sudah 41%?

Begini, setiap tahapan tadi dihitung bobotnya. Dari mulai proses perencanaan dan pengadaan. Sebelum EPC (Engineering Procurement Construction) kan lahannya mesti dicari, diperiksa, dites tanahnya, sampai tanah itu dibeli, dibayar, itu kan progres. Izin AMDAL, IMB, izin-izin lain itu kan juga progres. Baru habis itu masuk ke proyek. Proyek ada bikin desain, engineering-nya itu kan juga progres. Kalau sudah sampai konstruksi, itu bisa 50%. Kan tinggal bayar-bayar saja, nunggu selesai dibangun.

Bahkan kalau bangun Mobile Power Plant (MPP) itu mesinnya sudah ada, tinggal dibawa dan dipasang saja. Selama 2 tahun ini, proses ini yang dikerjakan. Yang begini masyarakat tidak tahu, orang tahunya sudah COD apa belum.

Yang sudah financial close (penuntasan pendanaan) di 35.000 MW itu sekarang berapa?

Sekitar 5.000 MW.

Kenapa baru 5.000 MW yang financial close?

Mudah-mudahan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) bisa keluar semua, ini bukan di PLN, pemerintah yang mengeluarkan. Ada proyek-proyek yang kalau sudah ada SJKU itu baru bisa financial close.

Mengapa banyak yang belum dapat SJKU?

Nah, saya juga sedang mau komunikasi sama pemerintah mengenai itu. Ada perusahaan-perusahaan IPP (Independent Power Producer) yang tidak memerlukan itu dan sudah financial close. Kalau yang (IPP) dari China, mereka tidak minta jaminan dari pemerintah. Yang porsi PLN juga tidak perlu, itu jalan. Yang dari Jepang, perlu jaminan pemerintah, perlu SJKU, baru bank-bank di Jepang mau memberikan pendanaan, financial close selesai.

Mengapa Jepang meminta SJKU, China saja tidak?

Mereka bank-nya minta jaminan dari pemerintah, bank China tidak, itu bedanya.

Berapa total pembangkit yang belum bisa financial close karena belum dapat SJKU?

Agak besar, sekitar 6.300 MW. Targetnya Desember sudah bisa financial close semua mereka.

Kalau misalnya SJKU itu keluar hari ini, apa bisa financial close Desember 2016?

Bisa, cepat kok. Tinggal nunggu itu saja, bank-bank Jepang menunggu karena itu salah satu syarat.

PLTU Cirebon Ekspansi 1.000 MW, PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 2 x 1.000 MW katanya mau dipercepat financial close-nya?

Iya, itu yang belum karena belum dapat SJKU. Tapi mereka di lapangan sudah jalan karena ada dana jaminan 10% yang disetor IPP. Dana jaminan itu dipakai dulu untuk memulai pekerjaan, sudah dipakai semua.

PLTU Jawa 7 2 x 1.000 MW juga sudah mulai konstruksi sebelum financial close, pakai dana jaminan yang disetor dulu, equity dia sendiri yang turun. Financial close baru saja September kemarin.

Kalau yang di tahap pengadaan, dari 35.000 MW itu sudah berapa?

Akhir tahun lalu sudah 18.000 MW, tahun ini tambah 12.000 MW, sampai hari ini sudah kira-kira 30.000 MW. Yang sudah PPA (Power Purchase Agreement/kontrak jual-beli listrik) itu yang IPP 22.000 MW.

Porsi IPP kan 25.000 MW di 35.000 MW, berarti hampir semua sudah PPA?

Iya, 3.000-4.000 MW yang belum karena kan ada sebagian yang dikurangi dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terus ada PLTU mulut tambang yang tertunda, baru 20 September 2016 kemarin keluar surat keputusan baru. Dari Januari-September kita kehabisan waktu hampir 7.000 MW di Sumatera.

Termasuk PLTU Sumsel 8 ya yang terhambat karena Permen ESDM soal harga batu bara PLTU mulut tambang itu?

Iya, itu termasuk.

Ada aspirasi dari IPP lokal supaya syarat dana jaminan untuk proyek 35.000 MW diturunkan saja dari 10% ke 1%. Bagaimana respons PLN?

Yang banyak bicara itu pengusaha yang gurem, yang nggak punya uang sama sekali, modalnya nggak sampai dengkul, mata kaki juga nggak sampai kayaknya.

Tapi Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan kan meminta PLN memberi keringanan supaya IPP lokal bisa mendapat porsi juga di proyek 35.000 MW?

Boleh untuk proyek yang kecil-kecil di bawah 100 MW, kita bantu. Oke boleh dana jaminan 5%, tapi syaratnya nggak lagi 12 bulan untuk financial close, 6 bulan sudah harus financial close, nggak ada perpanjangan 1 bulan seperti biasanya. Kalau nggak begitu, dia nggak kelar setahun kan yang rugi PLN.

Sudah direvisi aturan dana jaminan itu untuk mengakomodasi IPP lokal?

Sedang kita kaji. Mungkin solusinya bertahap. Jangan sampai pengusaha kita cuma jadi ahli jual-beli kontrak. Nanti kita bikin aturannya segera lah.

Mereka (IPP lokal) mintanya dana jaminan cuma 1%?

Ha ha ha ha. Bisa untuk apa itu 1%? Kan saya sudah cerita alasannya, mungkin kamu pikir benar juga ini si Sofyan.

Sekarang dengan adanya syarat dana jaminan 10% itu, apakah masih ada pemenang lelang yang cuma jadi makelar saja yang kerjanya jual-beli kontrak?

Insya Allah sudah nggak ada. Mungkin ada yang proyek-proyek lama yang belum kita terminasi. Ini secara hukum lagi mau kita cari solusinya.

Kementerian ESDM beberapa waktu lalu minta proses dari pengadaan sampai financial close dipercepat, bagaimana langkah PLN?

Nanti ada lagi bos lain yang bilang jangan bikin susah pengusaha, cari pendanaan kan susah. Bagaimana saya menjawabnya? (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed