Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 09 Nov 2016 14:56 WIB

Jonan Teken Aturan Khusus Agar Harga BBM di Papua Sama dengan Jawa

Michael Agustinus - detikFinance
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) untuk mendorong para pelaku usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah-daerah pedalaman, misalnya kabupaten-kabupaten yang berada di pegunungan Papua.

Caranya dengan menawarkan margin yang tinggi untuk distribusi BBM ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Saat ini margin distribusi untuk penyaluran BBM ke kota-kota besar seperti Jakarta maupun ke daerah di pedalaman seperti Kabupaten Yahukimo sama saja, kurang lebih Rp 300/liter.

Dalam regulasi yang baru, margin penyaluran untuk tiap daerah akan dibedakan. Untuk wilayah-wilayah terisolir, keuntungan yang diberikan lebih besar dibanding penyaluran BBM ke kota-kota besar.

Kebijakan ini dibuat untuk mendukung Program BBM Satu Harga yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi bisa diwujudkan pada Januari 2017. Dengan adanya pelaku-pelaku usaha yang mau membuat SPBU di daerah terpencil, masyarakat di sana bisa memperoleh BBM dengan harga yang sama seperti di Jawa.

"BBM Satu Harga 1 Januari 2017 jalan. Persiapannya, Permen-nya sudah saya tanda tangan supaya bisa 1 harga. Nanti kita sosialisasi. Aturan margin soal SPBU ada, saya tidak ingat rinciannya," kata Jonan usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/11/2016).

Penerbitan Permen ESDM terkait BBM Satu Harga ini tinggal menunggu selesainya proses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) saja. "Permen-nya kita tunggu Kemenkum HAM," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, menjelaskan bahwa volume penjualan BBM di kota-kota besar sudah tinggi, lebih besar dibanding volume penjualan di daerah-daerah terpencil dan terluar. Dengan margin tipis saja sudah cukup ekonomis karena volume penjualannya besar, beda dengan daerah terpencil.

Maka margin untuk badan usaha swasta yang mau membangun SPBU di wilayah terpencil harus diperbesar supaya mencapai skala keekonomian yang layak, setara dengan di kota-kota besar. Sehingga lebih menarik bila dilihat dari kaca mata investasi.

"(Margin distribusi BBM) Di Papua lebih tinggi dari di Jakarta, sehingga ekonomis. Kalau pun volume penjualan di sana (Papua) kecil, kan margin-nya lebih tinggi dari di Jakarta, jadi tetap ekonomis," tutupnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com