Follow detikFinance
Rabu 15 Nov 2017, 07:46 WIB

Sudah Sampai Mana Wacana Hapus Daya Listrik 1.300-4.400 VA?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Sudah Sampai Mana Wacana Hapus Daya Listrik 1.300-4.400 VA? Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban
Jakarta - Sejak awal pekan ini, ramai pemberitaan soal rencana pemerintah untuk melakukan penyederhanaan golongan pelanggan listrik non-subsidi. Saat ini rencana tersebut masih terus dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PTPLN (Persero).
Karena masih dalam kajian, rencana ini pun bisa terus berubah. Seperti halnya soal langkah penyederhanaan pada pelanggan listrik golongan 900 VA non subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi 4.400 VA, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM. Namun kemudian pemerintah kembali mengubah skema penggolongan tersebut ke 5.500 VA.
"Sekarang angkanya cukup bergeser dari apa yang rilis kami keluarkan. Untuk 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, 4.400 VA, itu akan naik menjadi 5.500," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11/2017) kemarin.
Tak hanya itu, dalam keterangan resmi Kementerian ESDM itu juga disebutkan dengan adanya rencana penyederhanaan ini, maka golongan listrik rumah tangga yang ada nantinya hanya pelanggan listrik dengan subsidi (450 VA dan 900 VA subsidi), Pelanggan listrik non-subsidi 4.400 VA dan 13.000 VA, dan Pelanggan listrik non-subsidi 13.000 VA ke atas (loss stroom).


Artinya, selain dari golongan yang disebutkan tadi maka golongan pelanggan listrik lainnya akan dihapus dan ditingkatkan kapasitas dayanya. Namun belakangan, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan bahwa rencana ini tak wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Pemerintah tak memaksa masyarakat yang tidak bersedia untuk menaikan daya listrik rumah tangganya.
"Kalau enggak mau, enggak apa-apa kok," kata Jonan di Kementerian ESDM, Selasa kemarin.
Hal itupun juga disampaikan oleh PLN. Pihak PLN mengatakan rencana tersebut tidak akan diterapkan secara paksa kepada masyarakat. Artinya, masyarakat bisa memilih apakah daya listrik rumah tangganya ingin ditingkatkan atau tidak.


"Jadi ini boleh orang ikut, boleh tetap. Kalau enggak mau, ya enggak apa tetap di 1.300 VA meterannya, kalau mau tetap di 2.200 VA juga enggak apa," kata Kepala Satuan Komunikasi Korporate PLN, I Made Suprateka, kepada detikFinance.
Dengan kata lain, maka artinya golongan pelanggan rumah tangga seperti 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA masih ada tergantung dari pilihan masyarakat masing-masing, dan tak dihilangkan seperti rencana awal penyederhanaan golongan. Perubahan itu pun masih terbilang wajar, mengingat kebijakan ini masih sebatas wacana dan masih dalam tahap pengkajian.
Walau begitu, Kementerian ESDM dan PLN akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyederhanaan golongan ini. Dengan peningkatan daya listrik rumah tangga, maka masyarakat bisa menggunakan listrik dengan cukup tanpa harus takut kekurangan.
Terlebih lagi, peningkatan daya ini tak dikenakan biaya apapun. PLN akan mengganti Mini Circuit Breaker (MCB) atau meteran listrik bagi rumah tangga terkait dengan penambahan daya tersebut secara gratis. Selain itu, masyarakat juga tetap dikenakan tarif listrik yang sama dengan sebelumnya, yakni 900 VA non-subsidi Rp 1.352/kWh, dan 1.300 - 5.500 VA Rp 1.476,28/kWh.


Dalam melakukan sosialisasi, Kementerian ESDM dan PLN akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, asosiasi, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan membuka poling kepada masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat tentang kebijakan yang sedang digodok saat ini.
"Jadi ini mau disurvey, ditanya dulu ke masyarakat pelanggan. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu selesai," kata Jonan.
detikFinance pun telah melakukan poling yang mengajak pembaca untuk memberikan tanggapan setuju atau tidak terhadap rencana pemerintah ini. Polling dilakukan di jejaring sosial Twitter sejak pukul 14.00 WIB Senin (13/11/2017), dan ditutup pada pukul 10.00 WIB Selasa (14/11/2017). Polling tersebut diikuti oleh 6.960 responden. Hasilnya 27% menyatakan setuju, 64% menyatakan tidak setuju, dan 9% tidak peduli dengan rencana pemerintah ini.
Beberapa dari netizen yang menolak kenijakan itu pun memberi sejumlah alasan. Ada yang tak setuju itu lantaran kebijakan ini dikhawatirkan sebagai langkah awal pemerintah untuk menaikan tarif listrik. Selain itu ada juga yang mengatakan dengan penambahan daya ini bisa membuat konsumsi listrik bertambah hingga membuat tagihan membengkak.


Namun, Kementerian ESDM menyatakan bahwa tidak ada tujuan atau rencana terselubung seperti menaikan tarif listrik dari kebijakan yang sedang dikaji tersebut. Masyarakat juga diminta untuk dapat mengontrol pola konsumsi listrik agar tagihan tak membengkak.
"Kan yang selama ini dipahami ada kekhawatiran bahwa ini upaya terselubung untuk menaikan (tarif) listrik, misalkan. Enggak ada sama sekali untuk hal tersebut," ungkap Dadan Kusdiana.
(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed