Ini Pendapat Bos Perusahaan Migas Soal Skema Gross Split

Michael Agustinus - detikFinance
Selasa, 24 Jan 2017 16:37 WIB
Foto: Michael Agustinus
Jakarta - Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (Permen ESDM 08/2017), telah resmi diundangkan sejak 13 Januari 2017.

Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) Blok ONWJ yang diteken oleh SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ pada 18 Januari 2017 telah menggunakan skema gross split. Ini adalah PSC pertama yang tak lagi menggunakan skema cost recovery.

Dengan menggunakan gross split, negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas (cost recovery), seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih, tidak dipotong cost recovery.

Salah satu tujuan dibuatnya skema gross split tentu saja agar investasi di sektor hulu migas lebih menarik.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Gunung Sardjono Hadi, berpendapat skema gross split memberikan kemudahan bagi kontraktor dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan usaha hulu migas.

Kontraktor tak perlu melalui birokrasi panjang di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk pengadaan barang dan jasa. Sebab, tak ada lagi cost recovery, SKK Migas tak perlu lagi mengontrol biaya operasi hulu migas.

"Secara operasional jadi lebih simpel. Kita kembali pada kebijakan Pertamina internal, tidak mengacu pada PTK (Peraturan Tata Kelola) 007. Jadi pengambilan keputusan lebih cepat," kata Gunung, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Perwakilan dari KKKS lainnya, VP Public and Government Relations ExxonMobil Indonesia, Erwin Maryoto, sependapat dengan Gunung. Gross split menurutnya memangkas birokrasi untuk pengadaan barang dan jasa.

Tetapi, Erwin menambahkan, pada prinsipnya skema gross split tidak lebih baik dibanding gross split. Skema cost recovery sebenarnya juga bagus, tapi dalam pelaksanaannya banyak yang perlu dibenahi.

Salah satu kerumitan dalam PSC yang memakai cost recovery adalah auditnya. Instansi-instansi pemerintah yang melakukan audit atas cost recovery memiliki pendapat berbeda-beda soal biaya mana yang boleh diklaim sebagai cost recovery, dan mana yang tidak boleh dimasukkan sebagai cost recovery.

Perdebatan dalam cost recovery ini memusingkan KKKS. Dengan menggunakan gross split, tentu tak ada lagi perdebatan semacam itu.

"Pada prinsipnya bagi Exxon yang penting pelaksanaannya, apakah gross split atau cost recovery. Kami tidak bisa menyatakan ini lebih baik atau kurang baik. Kalau ada penawaran, kami akan evaluasi, baru kami lihat bisa diterima atau tidak. Jadi case by case. PSC dengan cost recovery sudah bagus, tapi yang jadi masalah post audit-nya berlarut-larut. Kalau itu diperbaiki masih menarik," ia mengungkapkan.

Meski demikian, gross split juga tak sempurna. Menurut Erwin, kerumitan pada skema gross split akan terjadi pada saat penyusunan kontrak, kemungkinan dapat terjadi perdebatan soal variabel dan progresif split. "Gross split kami melihat pada pelaksanaannya lebih sederhana tapi pada awal negosiasinya lebih kompleks," tutupnya. (mca/wdl)