Follow detikFinance
Kamis 18 May 2017, 14:23 WIB

Sejak 2015, Penerimaan Migas Ri Lebih Kecil dari Cost Recovery

Michael Agustinus - detikFinance
Sejak 2015, Penerimaan Migas Ri Lebih Kecil dari Cost Recovery Foto: Reuters
Jakarta - Ketika harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya, di atas US$ 100/barel, penerimaan negara dari migas selalu menembus Rp 300 triliun. Pada 2012, total penerimaan negara dari migas masih Rp 301,6 triliun. Tahun 2013 sebesar Rp 305,3 triliun. Lalu pada 2014 mencapai Rp 319,7 triliun.

Tapi saat harga minyak anjlok pada 2015, penerimaan negara dari migas tinggal Rp 135,1 triliun. Pada 2016, penerimaan negara dari migas jatuh sangat dalam, tinggal Rp 84,7 triliun alias cuma 26% dari tahun 2014.

Tetapi meski penerimaan negara dari migas menurun tajam, pengeluaran negara untuk cost recovery cenderung stabil, hanya menurun sedikit saja saat harga minyak terjun bebas.

Cost recovery adalah biaya operasi yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas. Biaya ini akan diklaim oleh kontraktor, wajib diganti negara.

Pada 2012, cost recovery mencapai US$ 15,6 miliar atau Rp 207,4 triliun. Di 2013 sebesar US$ 15,9 miliar alias Rp 211,4 triliun. Kemudian pada 2014 naik lagi menjadi US$ 16,3 miliar atau setara dengan Rp 216,7 triliun. Pada 2015 hanya turun sedikit menjadi Rp 13,7 miliar atau Rp 182,2 triliun. Tahun 2016 lalu sebesar US$ 11,6 miliar alias Rp 154,2 triliun.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa ternyata cost recovery yang dikeluarkan negara melampaui penerimaan negara dari migas sejak tahun 2015 lalu.

Masih menurut data Kemenkeu, cost recovery selalu membengkak setiap tahun, lebih besar dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Misalnya pada 2012, pagu dalam APBN hanya US$ 12,3 miliar, tapi realisasinya mencapai US$ 15,6 miliar. Terakhir pada 2016, realisasi mencapai US$ 11,6 miliar, padahal hanya dianggarkan US$ 8,9 miliar.

"Cost recovery belum efisien. Rata-rata setiap tahun membengkak 12% dari budget," kata Direktur Penerimaan Non-Pajak Kemenkeu, Mariatul Aini, dalam IPA Convex 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Di 2015, penerimaan negara Rp 135,1 triliun, sementara cost recovery untuk kontraktor Rp 182,2 triliun. Tahun lalu, pendapatan negara dari migas Rp 84,7 triliun, sedangkan cost recovery Rp 154,2 triliun atau hampir 2 kali lipat penerimaan negara.

Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat skema Production Sharing Contract (PSC) baru, yaitu PSC Gross Split. Salah satu tujuan skema gross split adalah mendorong para kontraktor migas agar lebih efisien dan produktif.

"PSC Gross Split bisa mendorong KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) lebih efisien dan produktif," tutup Aini. (mca/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed