Follow detikFinance
Kamis 31 Aug 2017, 13:35 WIB

Jonan Blak-blakan Soal Deal dengan Freeport

Michael Agustinus - detikFinance
Jonan Blak-blakan Soal Deal dengan Freeport Foto: Herianto Batubara
Jakarta - Pemerintah dan Freeport pada 29 Agustus 2017 mengumumkan 3 kesepakatan penting, yaitu divestasi 51% saham Freeport ke pihak nasional Indonesia, pembangunan smelter dalam 5 tahun, serta penerimaan pajak dan royalti yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia.

Kesepakatan diumumkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson.

Kesepakatan ini tidak dicapai dengan mudah. Negosiasi berjalan alot, butuh lebih dari 20 kali pertemuan hingga akhirnya tercapai titik temu. Jonan membeberkan proses perundingan dengan Freeport dalam acara Blak-blakan detikcom, berikut kutipannya:

Bagaimana tanggapan Bapak atas hasil perundingan dengan Freeport?

Ini kesempatan baik untuk saya kemukakan. Ada instruksi dari Presiden untuk bisa menegakkan kedaulatan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Negosiasinya cukup alot, dalam pemerintahan ini saja sudah 3 tahun sejak masa penugasan saya dan pendahulu saya, Pak Sudirman Said, sangat gigih melaksanakan ini.

Menurut saya, semata-mata dorongan ini dari kesungguhan dan kegigihan Bapak Presiden untuk bisa mengimplementasikan peraturan perundangan yang ada, dan juga tetap memberikan suasana yang kondusif bagi para investor baik asing maupun domestik.

Bapak Presiden selalu mengungkapkan bahwa tidak ada anak tiri, enggak ada investor dianaktirikan. Beliau ingin investasi baik domestik maupun asing berkembang. Namun, framework konstitusi pasal 33 harus terus diterapkan.

Apakah ini upaya nasionalisasi?

Presiden menegaskan berkali-kali bahwa tidak ada upaya nasionalisasi sama sekali. Ini sudah ada di Kontrak Karya bahwa harus divestasi, itu harus. Tidak ada pemerintah memutuskan ini diambil alih pemerintah, semua yang sudah komitmen tetap jalan.

Bisa dijelaskan proses negosiasi hingga akhirnya tercapai kesepakatan saat ini?

Freeport itu punya sejarah sudah 50 tahun di Indonesia. Kita sebagai negara yang merupakan bagian dari perekonomian global tentunya tidak mau investor diperlakukan semena-mena. Jadi penjelasan kita pada Freeport bahwa kalau mau dianggap negosiasi ya ini negosiasi, tapi kalau mau dianggap pembicaraan bahwa Undang Undang ini memang harus diterapkan tanpa kita mencoba menyalahkan yang dilakukan sebelum-sebelumnya.

Mengapa negosiasi berjalan alot? Sebelum itu juga ada persetujuan dengan pemerintah bahwa divestasi maksimum hanya 30%. Ini sudah ada kemajuan ke 51%. Ini soal besar itu.

Yang kedua, komitmen bangun smelter, dulu malah diizinkan, bangun smelter itu boleh dikasih uang saja untuk jaminan, itu komitmennya. Tapi bangun atau enggak bangun tergantung nanti perundingan bagaimana? Wah kalau begini kan enggak jalan UU-nya. Undang Undang harus ditaati.

Selama saya bertugas di sini 10 bulan lebih, prosesnya dimulai kira-kira secara informal maupun formal sejak pertengahan November tahun lalu saat Mr. Adkerson ke sini. Setelah itu kami lapor Pak Presiden, mendapat arahan. Mulai kami diskusi dari Januari sampai IUPK sudah terbit. Kita jelaskan apa yang mungkin, apa yang tidak.

Keuletan manajemen Freeport luar biasa. Rapat interdept saja di sini sampai lebih dari 10 kali, mungkin 15 kali. Terus pertemuan dengan saya 5-7 kali. Adkerson saja ke sini sekitar 4 kali. Kami juga fokus saja pada instruksi Presiden, kita jalankan saja dengan pemahaman apa yang mungkin dan apa yang tidak.

Bagaimana tindak lanjut setelah perundingan?

Apa yang disepakati kemarin dicantumkan dalam lampiran IUPK. Ini izin, enggak ada Kontrak Karya, dan Freeport mau menerima. Ini dituangkan dalam detail divestasi harus kapan, smelter kapan, penerimaan negara bagaimana.

Mereka minta boleh saja bayar lebih mahal asal ada kepastian. Jangan nanti pemerintahnya ganti lalu pajak naik turun dan sebagainya. Kalau investasi besar tidak ada kepastian, siapa yang mau investasi. Bapak Presiden juga tegas orangnya, Presiden bilang enggak punya kepentingan sama sekali, ya sudah jalan saja.

Kapan Freeport melakukan divestasi dan bangun smelter?

Kalau divestasi, maunya pemerintah Indonesia sebelum 2021 harus selesai 51%. Kalau smelter, 5 tahun sampai 2022 sejak IUPK dan semua kesepakatan ini ditandatangani.

Pemerintah AS sangat membela kepentingan Freeport, bagaimana menghadapinya?

Kalau menurut saya, setiap pemerintahan di suatu negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara maupun aset-aset di luar negeri. Hanya ini kan soal fairness, asal semua fair, dipahami, mestinya enggak ada masalah apa-apa.

Kalau kita lihat Freeport, ada yang lebih besar enggak perusahaan Amerika? Ada, Chevron menyatakan memiliki sekitar 300 juta barel. Itu nilainya US$ 50/barel saja Rp 15 juta. Kalau 360 hari US$ 5 miliar.

Smelter sudah dijanjikan Freeport sejak 2014, bagaimana pemerintah memastikan bahwa sekarang akan dibangun?

Kalau kita lihat UU Minerba, yang dilarang ekspor adalah mineral yang belum diolah, belum melalui proses pengolahan dan pemurnian. Jadi kalau Freeport mengajak sebuah perusahaan patungan, boleh saja. Yang tidak boleh itu setelah 5 tahun dia ekspor yang belum diolah dan dimurnikan. (mca/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed