Follow detikFinance
Kamis, 16 Nov 2017 10:54 WIB

Rencana Hapus Daya 1.300-4.400 Bisa Membebani Konsumen?

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Foto: Grandyos Zafna Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) untuk melakukan penyederhanaan golongan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA membuat masyarakat bingung.

"Konsumen sangat khawatir sistem tarif baru tersebut akan melambungkan tagihan listriknya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Tulus mengatakan, walau Kementerian ESDM dan bahkan PLN menjamin bahwa kebijakan ini bukan merupakan kenaikan tarif, namun jaminan itu masih dinilai meragukan jika dilihat dari beberapa hal.

"Benar bahwa rupiah per kWh-nya sama dan tanpa abonemen, tetapi pemerintah menggunakan formula baru yakni pemakaian minimal. Dari formulasi pemakaian minimal inilah tagihan konsumen berpotensi melambung. Sebagai contoh pemakaian minimal untuk 1.300 VA adalah 88 kWh (Rp 129.000), sedangkan 5.500 VA pemakaian minimal 220 kWh, atau sekitar Rp 320.800," jelasnya.

Kemudian, kata Tulus, perubahan daya yang signifikan akan mengakibatkan konsumen harus mengganti instalasi dalam rumah.

"Artinya konsumen harus merogoh kocek untuk hal tersebut. Tanpa mengganti instalasi maka membahayakan bagi instalasi konsumen. Dan konsumen harus melakukan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) ulang dan itu dibayar konsumen, dan biaya SLO untuk golongan 5.500 jauh lebih mahal," jelasnya.

Penyederhanaan tarif ini, lanjut Tulus, bisa mengakibatkan perilaku konsumtif atau boros dari konsumen listrik. Akibat aliran listrik loss stroom, konsumen berpotensi tak terkendali dalam menggunakan energi listriknya.

"Dan hal ini tidak sejalan dengan kampanye hemat energi dan hemat listrik yang dilakukan pemerintah," katanya.

Tulus mengatakan, dari sisi hulu kebijakan penyederhanaan tarif lebih dikarenakan over supply energi listrik. Hal itu, katanya, karena pemerintah giat membangun pembangkit 35.000 MW, dan PT PLN mengalami over supply energi listrik.

"Apalagi diduga PT PLN terjerat take or pay listrik swasta (IPP). Atas dampak over supply dan take or pay dari IPP itulah kemudian bebannya ditransfer ke konsumen rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan penjualan listrik pada konsumen juga berpotensi tidak tercapai mengingat daya beli konsumen yang masih lemah. Apalagi faktanya konsumsi energi listrik di Indonesia terbukti masih rendah, rata-rata hanya 630-an kWh per tahun per kapita," jelasnya.


Lebih lanjut Tulus mengatakan, kebijakan penyerderhanaan tarif listrik sebenarnya merupakan bentuk kepanikan pemerintah akibat melambungnya subsidi elpiji 3 kg hingga Rp 20 triliun.

"Dengan sistem baru ini konsumen didorong beralih ke kompor listrik untuk aktivitasnya. Harapan ini sulit tercapai karena konsumen harus menyiapkan atau membeli kompor listrik sendiri. Dan apalagi konsumen belum terbiasa menggunakan kompor listrik. Jadi konsumen tetap akan menggunakan gas elpiji 3 kg. Kegagalan pemerintah dalam mengawasi penjualan gas elpiji 3 kg lagi-lagi dibebankan pada konsumen listrik," ujarnya.

"Lebih urgent bagi pemerintah untuk mempercepat rasio elektrifikasi ke pelosok Indonesia bagian timur yang saat ini masih rendah, dan memperbaiki keandalan listrik di daerah yang masih banyak byar pet, dari pada melakukan penyederhanaan tarif listrik," tutupnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed