Follow detikFinance
Jumat, 09 Nov 2018 18:35 WIB

Industri Pelayaran Minta Tunda B20, Darmin: Nggak Bisa

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance Foto: Fadhly Fauzi Rachman/detikFinance
Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menanggapi permintaan industri pelayaran yang ingin menunda penggunaan bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20% (B20).

Darmin mengatakan seluruh sektor harus menggunakan B20 tanpa membeda-bedakan perlakuan. Artinya permintaan pengusaha pelayaran tidak dapat dipenuhi. Darmin bilang hanya ada beberapa sektor yang diberi pengecualian, yakni persenjataan TNI dan beberapa pembangkit listrik milik PLN.

"Kalau angkutan segede apapun, kapal atau truk tidak dikecualikan. Kok ujug-ujug swasta mau minta pengecualian," kata Darmin di kantornya, Jumat (9/11/2018).

Darmin juga mengaku sudah melakukan rapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan para pelaku usaha. Dari hasil rapat itu dia memastikan tidak ada pengecualian buat sektor pelayaran.

"Nah jadi nggak bisa pokoknya. Itu sudah ada, sudah kita diskusikan matang. Jangan tiba tiba di tengah jalan bilang minta dong penundaan," paparnya.


Salah satu hal yang dikhawatirkan pengusaha pelayaran adalah merusak mesin. Namun menurut Darmin hal itu tidak menjadi masalah selama perlakuan terhadap kapal tepat.

"Yang diperlukan adalah kalau (B20) mau dipakai, mereka mengganti dulu filternya. Kalau ada kotoran di tankinya bersihkan dulu karena fungsi dari B20 itu ya CPO-nya yang dicampur dengan solar itu dia seperti membersihkan, menyabun," tambahnya.

Sebelumnya, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) telah mengirim surat ke empat menteri untu bisa menunda penggunaan B20.

"INSA, itu kan (suratnya) dikirim ke empat menteri. Ya logikanya empat menteri itu yang berkomentar kan," kata Rida ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Berdasarkan surat yang beredar dan diterima detikFinance, surat dari asosiasi tersebut ditujukan ke Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

(fdl/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed