Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 13 Agu 2019 18:28 WIB

JK Kritik Sektor Panas Bumi Lambat, ESDM: Dininabobokan Subsidi BBM

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Karaha, TasikmalayaFoto: Muhammad Ridho Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Karaha, TasikmalayaFoto: Muhammad Ridho
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi sangat lambat. Hingga saat ini, kapasitas terpasang hanya sekitar 2.000 mega watt (MW).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto menjelaskan, karakter masyarakat Indonesia berbeda dengan negara maju. Di negara maju, dia bilang, listrik yang dihasilkan pembangkit dengan teknologi baru mudah diterima oleh konsumen.

"Affordability di kita beda dari negara maju, yang pendapatan cukup tinggi, dengan daya beli tinggi, kalau ada terobosan karena teknologi baru, cost cukup tinggi, itu bisa di- pass through ke konsumen," katanya di JCC Jakarta, Selasa (13/8/2019).


Hal itu berbeda dengan di Indonesia. Dia bilang, Indonesia terbiasa dengan energi murah. Dia mencontohkan seperti halnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Kita ingat sejarah kita masa lalu. Kita terlalu dininabobokan oleh subsidi BBM, sehingga kita menikmati energi yang murah akibatnya saat kita beralih atau perubahan mindset agak susah," jelasnya

Dia juga mencontohkan, saat listrik naik pada tahun 2005-2006. Dari survei yang ia lakukan di Pekalongan, Jawa Tengah, kenaikan itu membuat warga sampai rela 'menarik' kabel sampai 1 km demi ada listrik. Padahal, listrik saat itu masih murah.

"Padahal harga listrik waktu itu 5 cent per kWh. Inilah yang di satu sisi ada masyarakat mampu ingin akses listrik, tapi secara politik agak sudah melakukan adjustment," ujarnya.

Namun begitu, dia bilang, pemerintah tengah mencari jalan agar pembangkit panas bumi itu cepat berkembang. Salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang dibangun pemerintah sehingga listrik panas bumi bisa murah dan diterima masyarakat.


"Ini kan panas bumi membangun infrastruktur, bisa nggak infrastruktur itu di-reimburse pemerintah, misalnya, karena sebagian dari infrastruktur pembangunan transmisi sudah dilakukan oleh developer. Misalnya PLTA Poso membangun sekitar 200 km transmisi dibiayai dulu oleh developer tapi reimburse oleh pemerintah. Nah strategi-strategi seperti ini yang kita upayakan," ujarnya.

"Mungkin teman-teman ingat ya PLTA harganya murah 5 cent per kWh bahkan kurang. Kenapa? Karena dam yang bangun pemerintah, untuk irigasi untuk lain-lain," tambahnya.

Sebelumnya, JK mengaku heran dengan perkembangan energi panas bumi yang sangat lambat di Indonesia. JK meminta PLN dan Kementerian ESDM mencari solusi atas permasalahan tersebut.

"Semuanya sudah puluhan tahun, jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa walaupun sudah 7 konferensi Pak Ketua ini kemajuannya lambat sekali. 7 kali bikin pameran, hasilnya baru 2.000 megawatt, (padahal) 30 tahun pengalaman," kata JK.

Simak Video "Pasca-Pilpres 2019, Wapres JK Undang Ulama dan Tokoh Ormas"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed