Pertamina Setor Pajak Bahan Bakar Rp 171,3 M ke Pemprov Aceh

Yudistira Imandiar - detikFinance
Rabu, 30 Sep 2020 13:42 WIB
Gedung Pertamina
Foto: dok Pertamina
Jakarta -

Pertamina Marketing Operational Region (MOR) I telah menyetorkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Pajak untuk periode Januari hingga Juli yang disetorkan tersebut berjumlah Rp 171,3 miliar.

Jumlah pajak yang disetorkan Pertamina sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Aceh bulan Agustus lalu. Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR I M. Roby Hervindo mengemukakan, besaran pajak disesuaikan dengan kondisi penurunan konsumsi BBM di Aceh yang sempat mencapai 30% di masa pandemi COVID-19.

Roby menjabarkan, meskipun konsumsi BBM secara keseluruhan turun, jumlah pajak yang disetorkan Pertamina terkatrol oleh peningkatan konsumsi BBM jenis Pertamax series yang nilai pajaknya lebih tinggi ketimbang Premium.

"Hingga Juli 2020, porsi konsumsi Pertamax cs meningkat ketimbang Premium. Jika dibandingkan periode sama 2019, konsumsi Pertamax cs bertambah 4%. Sebaliknya konsumsi Premium turun 12,5%. Ini berkontribusi besar bagi PBBKB, karena nilai pajak Pertamax cs lebih besar dibanding Premium," jelas Roby dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Menurut Roby, kenaikan tren penggunaan Pertamax Series didorong adanya program pemasangan stiker bernada sarkas bagi pengguna Premium. Berdasarkan catatan Pertamina, satu bulan setelah pemasangan stiker tersebut konsumsi Premium turun 4,3%.

"Dampak program stiker, kami melihat ada perubahan perilaku konsumsi ke arah BBM berkualitas. Pergeseran konsumsi 95% ke Pertamax, 5% ke Pertamax Turbo. Itu sebabnya Pertamax Turbo mengalami kenaikan tertinggi 27%, disusul Pertamax yang naik 14%, kemudian Pertalite naik tipis 0,5% dibandingkan sebelum program pemasangan stiker," ulas Roby.

Tren peralihan ke BBM berkualitas lebih tinggi juga terjadi pada segmen BBM diesel. Peningkatan konsumsi Dexlite meningkat 124%, sedangkan Pertamina Dex konsumsinya naik 44%.

"Ini menandakan program stiker mulai menunjukkan dampak positif. Pergeseran konsumsi dari BBM subsidi dan Premium, menggambarkan masyarakat mampu yang tak mau ditempel stiker, beralih menggunakan BBM berkualitas. Tentunya ini akan membawa dampak positif bagi konsumen, karena mesin kendaraan lebih awet dan efisien. Impak lainnya, mendorong perekonomian Aceh melalui setoran PBBKB," ungkap Roby.

(akn/hns)