Kementerian ESDM Genjot Rasio Elektrifikasi di Daerah 3T

Erika Dyah Fitriani - detikFinance
Selasa, 02 Mar 2021 18:10 WIB
Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat ituadalah wacana kenaikan harga elpiji 3 kg.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperluas akses penyediaan listrik ke masyarakat khususnya di daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). Salah satunya dengan menerapkan teknologi Smart Grid sebagai upaya mempercepat elektrifikasi.

Dalam webinar Implementasi Smart Grid pada Jumat (26/2), Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan, topografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membuat penyediaan listrik menjadi lebih menantang di daerah 3T.

"Teknologi Smart Grid tidak terbatas hanya pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk otomasi sistem kelistrikan yang efisien di daerah 3T dengan memanfaatkan energi terbarukan setempat melalui konsep Smart Micro Grid," ujar Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Arifin menyampaikan Rasio Elektrifikasi (RE) pada akhir 2020 mencapai 99,20%. Ia menilai capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan RE pada 2000 yaitu sebesar 53%.

Ia pun menyebutkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, di antaranya dengan perluasan jaringan di wilayah yang sudah on-grid untuk peningkatan keandalan dan efisiensi. Juga melakukan pendekatan off-grid di wilayah 3T untuk memperluas akses tenaga listrik. Yaitu dengan adanya Solar PV, tabung listrik (Talis), dan lainnya.

Tak hanya itu, Arifin turut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam pengembangan Smart Grid. Menurutnya, ini penting untuk meningkatkan RE di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah telah membuat undang-undang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM. Peraturan ini disebutnya sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Salah satu amanat di PP tersebut adalah pemerintah daerah menyediakan anggaran/dana untuk masyarakat kurang mampu dan dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun teknologi Smart Grid untuk mempercepat capaian rasio elektrifikasi di wilayah masing-masing," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan teknologi Smart Grid juga meningkatkan partisipasi konsumen listrik dalam sistem ketenagalistrikan. Yakni dengan pemasangan Smart Meter yang menggunakan konsep komunikasi dua arah.

"Konsumen akan berubah menjadi prosumer atau konsumen yang bisa memproduksi listrik mereka sendiri, baik menggunakan Solar Home System atau Mikrohidro," kata Arifin.

Arifin menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui digitalisasi dengan penerapan Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Jakarta dan penerapan Digital Substation di proyek Sepatan II. Ia menambahkan, pengembangan Smart Grid juga telah dilakukan melalui Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic & Optimization Center (REMDOC) dan Reliability Efficiency Optimization Center (REOC).

Sementara itu, Director Energy Market and Security International Energy Agency (IEA) Keisuke Sadamori turut mengapresiasi penyelenggaraan webinar mengenai Implementasi Smart Grid ini. Ia menilai penyelenggaraan webinar ini sebagai langkah penting dalam kolaborasi dengan Indonesia yang semakin meningkat.

"Tidak ada solusi tunggal untuk bisa menyediakan akses terhadap listrik yang bersih, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Butuh kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mengerahkan berbagai solusi yang dibutuhkan," ujar Keisuke.

Menurutnya, Smart Grid berperan penting untuk mencapai dua tujuan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi sistem dalam skala besar juga meningkatkan kualitas listrik di skala kecil atau sistem di daerah terpencil.

Sebagai informasi, webinar ini merupakan puncak dari rangkaian webinar Smart Grid yang dimulai pada 9 Februari 2021. Gelaran ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, asosiasi profesional, akademisi, dan berbagai organisasi internasional. Di antaranya IEA, Asian Development Bank (ADB), Danish Energy Agency, dan United States Agency for International Development (USAID).

(prf/hns)