Karpet Merah Freeport di Era Soeharto

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 08 Jun 2021 14:50 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama rombongan mengecek area Freeport di Tembagapura, Timika, Papua.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berhasil dikuasai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, butuh waktu 3,5 tahun untuk merebut kembali 51% saham PTFI ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Pengambilalihan ini menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana tidak, Freeport sendiri telah puluhan tahun berdiri di atas bumi Papua.

Menengok ke belakang, Freeport mendapat kontrak karya (KK) di tahun 1967. Perusahaan tersebut mendapat KK pertamanya tak lama setelah Presiden Soeharto memimpin, menggantikan Presiden Soekarno.

Di era Soeharto, keran investasi di buka selebar-lebarnya. Penandatangan KK pertama itu merupakan salah satu pioner pertama penanaman modal asing (PMA) untuk jangka waktu 30 tahun.

Pada tahun 1972, Freeport mulai produksi penambangan dan pengolahan bijih. Pengapalan konsentrat pun dilakukan tahun berikutnya. Kemudian, tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg.

Cadangan Grasberg kerap disebut-sebut sebagai harta karun Indonesia. PTFI sendiri telah mengeruk cadangan emas dan tembaga Grasberg Papua sejak tahun 1991. Dalam pemberitaan detikcom 20 Maret 2017 disebutkan, dari total cadangan mineral di Tambang Grasbeg yang mencapai 3,8 miliar ton, sebanyak 1,7 miliar ton telah diambil Freeport saat itu. Jumlah cadangan emas dan tembaga yang tersisa kala itu sekitar 2,1 miliar ton.

"Sampai hari ini, Freeport sudah menambang 1,7 miliar ton. Yang tersisa sampai 2041 adalah 2,1 miliar ton," ungkap SVP Geo Engineering PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto, dalam diskusi Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Kembali ke masalah KK. Belum selesai masa KK pertama, KK jilid kedua diteken pada tahun 1991. KK kedua tersebut merupakan KK pembaharuan dengan jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2x10 tahun.

Sebenarnya, KK ini sudah mengatur divestasai saham 51%. Namun, proses divestasi tak kunjung jalan. Pemerintahan pun silih berganti hingga Jokowi memimpin.