PLTS Atap Mau Dibangun di Kompleks Gedung DPR/MPR

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 31 Agu 2021 17:43 WIB
Indonesia memiliki iradiasi energi matahari rata-rata 4,80 kWh per m2 per hari. Sehingga menjadi pilihan yang baik sebagai alternatif sumber energi.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

PT Agra Surya Energy akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta. Direktur PT Agra Surya Energy Harvey Tjokro mengungkap seluruh biaya pemasangan PLTS atap merupakan investasi 100% perusahaan.

Selanjutnya, PLTS atap akan diserahkan sebagai milik Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Pembangunan PLTS Atap di Kawasan DPR/MPR RI ini adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang besar untuk meningkatkan energi baru terbarukan dan penurunan gas rumah kaca sebagaimana komitmen Indonesia pada Paris Agreement," papar Harvey dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Dia mengatakan PLTS Atap yang akan dibangun itu berkapasitas 2 Megawatt (MW). Rencana pembangunan PLTS Atap itu telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dan Direktur PT Agra Surya Energy Harvey Tjokro.

Sementara Indra Iskandar menyebut PLTS Atap ini akan berdampak langsung dalam penghematan biaya operasional, memberikan dorongan secara luas untuk menggunakan energi ramah lingkungan atau Green Energy di Indonesia.

"Selain itu PLTS Atap juga sebagai publikasi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Indonesia bagi dunia internasional," ujarnya.

Selain PLTS Atap, PT Agra Surya Energy juga akan membangun Monumen Energi Surya Indonesia di salah satu lokasi di Kawasan DPR/MPR RI yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2021. Monumen Energi Surya Indonesia akan menghasilkan 156 KWp.

Sebagai informasi, Indonesia telah menandatangani Perjanjian Paris atau dikenal sebagai Paris Agreement tentang Perubahan Iklim tahun 2015 di Paris. Bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung Paris Agreement adalah diperlukannya transisi energi primer seperti fosil menjadi energi ramah lingkungan yakni menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai amanah PP No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Target Indonesia untuk memenuhi bauran EBT pada tahun 2025 sebesar 23% mendapatkan perhatian serius dari semua pihak termasuk dari Sekretariat Jenderal DPR RI, selaku pengelola Kawasan DPR/MPR RI.

(ara/ara)