PLN Bagikan Data Pajak Penerangan Jalan Umum ke KPK, Ini Tujuannya

Dea Duta Aulia - detikFinance
Rabu, 08 Des 2021 21:10 WIB
Direktur Niaga d.an Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril
Foto: dok. PLN
Jakarta -

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintegrasikan modul Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJ) ke dalam aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Langkah kerja sama ini merupakan bagian untuk menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia pada, Kamis 9 Desember 2021 mendatang.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, kolaborasi ini untuk mendukung visi dan misi KPK dalam melakukan pencegahan dan memberantas praktik korupsi di Indonesia melalui transparansi serta tata kelola perusahaan yang baik.

"Melalui kerja sama ini, PLN dan KPK melakukan integrasi data khususnya terkait penyetoran PPJ (Pajak Penerangan Jalan) yang diterima PLN dari pembayaran rekening dan pembelian token listrik pelanggan kepada masing-masing pemda kabupaten/kota yang terkait," kata Bob Saril dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Ia menjelaskan, terintegrasinya basis data PLN di aplikasi JAGA tidak hanya terkait data PPJ. Namun, aplikasi JAGA juga menampilkan grafik terkait informasi kelistrikan setiap pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. PPJ digunakan untuk menyediakan dan memelihara penerangan jalan oleh pemerintah daerah.

PPJ disetor oleh PLN secara rutin ke rekening pemda berdasarkan pelunasan rekening atau pembelian token oleh pelanggan berdasarkan prosentase penetapan PPJ oleh masing-masing daerah melalui perda.

"Jumlah pemakaian listrik pelanggan per pemda kabupaten/kota tersebut, jumlah PPJ yang disetorkan PLN kepada Pemda tersebut. Ini guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang kelistrikan," ujarnya.

"PLN berkomitmen untuk menjalankan perusahaan dengan lebih efisien, efektif dan tepat sasaran guna mendukung peningkatan perekonomian negara," imbuh Bob.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi KPK Wilayah V Budi Waluya menjelaskan, KPK menilai PPJ merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang tertinggi selain komponen pajak daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan terkait nominal tagihan yang harus dibayarkan pemda dan nilai PPJ yang harus disetorkan PLN kepada pemda karena data PPJ belum dibuka.

"Melalui PPJ berbasis digital pertama di Indonesia ini, KPK ingin mendorong peningkatan literasi dan edukasi publik," tutup Budi.

Sebagai informasi, JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi untuk mendorong pemerintah merespons masukan dari masyarakat yang memantau, mengusulkan perbaikan dan melaporkan penyimpangan.

(prf/dna)