.webp)
Pemerintah mulai mengkaji penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari upaya menekan impor energi, khususnya LPG. Kajian ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) bersama perguruan tinggi.
Mendikti Brian Yuliarto mengatakan, kajian tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk mencari langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
"Iya, kompor listrik termasuk yang diminta kita mengkaji," ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah mendorong percepatan berbagai program elektrifikasi, mulai dari kendaraan listrik, pembangkit listrik non-diesel, hingga penggunaan kompor listrik di rumah tangga. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, baik BBM maupun gas LPG.
"Bagaimana strategi implementasi itu bisa dilakukan segera, karena ini krisis juga datangnya segera," katanya.
Brian menjelaskan, kajian dilakukan dengan melibatkan banyak kampus, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS), serta para pakar dan guru besar sesuai bidang keahlian. Hasil kajian ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
"Mungkin dalam waktu cepat kita bisa rekomendasikan. April lah," ujarnya.
Selain kompor listrik, pemerintah juga mengkaji percepatan penggunaan kendaraan listrik dan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan seperti PLTS.
Ia menyebut, potensi penghematan dari langkah ini cukup besar. Untuk penggantian PLTD saja, penghematan dari sisi BBM diperkirakan bisa mencapai Rp 25 triliun. Sementara tambahan dari kendaraan listrik dan kompor listrik dinilai juga signifikan.
"Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar," kata Brian.
(fdl/fdl)
