Hasil Polling

Hasil Polling: Mayoritas Pembaca Tak Setuju Bitcoin cs Kena Fatwa Haram MUI

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 13 Nov 2021 14:59 WIB
Bitcoin cetak rekor
Ilustrasi/Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah

Sementara yang setuju kripto kena fatwa haram dari MUI mengungkap kripto ini tidak memiliki kejelasan siapa yang buat dan bagaimana wujudnya.

"Setuju, karena tidak jelas berupa apa yg kita beli, tidak jelas produknya, tidak ada bentuk fisik, dari pada ragu-ragu mending tinggalkan, masih banyak rezeki yg lebih berkah," tulis akun F**i****.

Kemudian, pembaca lain ada yang menilai bahwa nilai dari kripto ini tidak jelas. Maka dengan ketidakjelasan itu bisa menyebabkan kerugian pemiliknya.

"Karena nilai valuasinya tidak jelas sehingga rentan menimbulkan kerugian bagi pemilik," kata pembaca lain pemilik akun j***is****.

"Setuju, pembuat bitcoin aja gak jelas siapa. Kalo kalian bikin game pasti bikin cheatnya juga dong. Yang bikin pasti punya cheat buat untung besar daripada harus nambang kaya orang biasa. Sudah nggak fair jadinya, orang susah-susah keluar duit buat nambang, dia cuma tekan enter dapat duit," tulis f*** ***g**.

Sebagai informasi, kehebohan netizen mengenai fatwa haram MUI untuk kripto ramai setelah pengumuman langsung dari Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh dalam Forum Ijtima Ulama yang digelar Kamis (11/11) kemarin di Jakarta Pusat.

"Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram," ujar Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh dikutip Jumat (12/11/2021).

Asrorum menyampaikan beberapa alasan yang mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Menurutnya, ini dikarenakan kripto mengandung gharar, dharar, juga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Adapun syarat syar'i dalam penggunaan mata uang antara lain yaitu, ada wujud fisik dan memiliki nilai. Selain itu, syarat lainnya adalah diketahui jumlah secara pasti, memiliki hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.

MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Tapi MUI menyebut uang kripto sebagai komoditas atau aset dengan sejumlah syarat sah untuk diperjualbelikan.

"Cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan," imbuhnya.


(hns/hns)