Foto: Kemarahan Sri Mulyani di Depan Ratusan Pejabat Dinas Kesehatan, Ada Apa?

Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) bidang kesehatan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (4/12/2017). Dok. Kemenkeu.

Dalam rapat yang dihadiri ratusan orang perwakilan dinas kesehatan daerah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalannya. Dok. Kemenkeu.

Ia memaparkan, bahwa dirinya terus-menerus mewanti-wanti kepada BLU bahwa penerimaan negara bukan pajak bukan dilakukan untuk mencari keuntungan. Namun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dok. Kemenkeu.

Pasalnya, dalam 11 tahun perkembangan BLU, kata Mulyani, mengalami peningkatan penerimaan sebesar 60%. Pada tahun 2012 penerimaan BLU sebesar Rp 21,7 triliun naik pada 2017 menjadi Rp 38,5 triliun. Dok. Kemenkeu.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dirinya mendengar keluhan terkait tata kelola pemerintah daerah yang dinilai melakukan kewenangan secara suka-suka dan membuat menjadikan masyarakat sebagai korban. Ia pun mengatakan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia memiliki berbagai macam sifat, mulai dari yang bagus hingga tidak bagus. Dok. Kemenkeu.

Pasalnya, pemerintah yang dinilai tidak baik tersebut dikatakan memiliki kewenangan dan sumber daya serta kekuatan untuk menentukan siapa saja yang berhak mengelola. Padahal, kewenangan besar pada daerah tersebut ditujukan untuk desentralisasi masyarakat. Dok. Kemenkeu.

Ia juga menambahkan, bahwa tagihan pada rumah sakit di daerah dibesarkan nilainya melalui tagihan alat kesehatan hingga obat-obatan. Ia pun mengecam keras bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat jahat sehingga tidak hanya merugikan masyarakat namun juga keuangan negara. Dok. Kemenkeu.

Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) bidang kesehatan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (4/12/2017). Dok. Kemenkeu.
Dalam rapat yang dihadiri ratusan orang perwakilan dinas kesehatan daerah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalannya. Dok. Kemenkeu.
Ia memaparkan, bahwa dirinya terus-menerus mewanti-wanti kepada BLU bahwa penerimaan negara bukan pajak bukan dilakukan untuk mencari keuntungan. Namun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dok. Kemenkeu.
Pasalnya, dalam 11 tahun perkembangan BLU, kata Mulyani, mengalami peningkatan penerimaan sebesar 60%. Pada tahun 2012 penerimaan BLU sebesar Rp 21,7 triliun naik pada 2017 menjadi Rp 38,5 triliun. Dok. Kemenkeu.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dirinya mendengar keluhan terkait tata kelola pemerintah daerah yang dinilai melakukan kewenangan secara suka-suka dan membuat menjadikan masyarakat sebagai korban. Ia pun mengatakan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia memiliki berbagai macam sifat, mulai dari yang bagus hingga tidak bagus. Dok. Kemenkeu.
Pasalnya, pemerintah yang dinilai tidak baik tersebut dikatakan memiliki kewenangan dan sumber daya serta kekuatan untuk menentukan siapa saja yang berhak mengelola. Padahal, kewenangan besar pada daerah tersebut ditujukan untuk desentralisasi masyarakat. Dok. Kemenkeu.
Ia juga menambahkan, bahwa tagihan pada rumah sakit di daerah dibesarkan nilainya melalui tagihan alat kesehatan hingga obat-obatan. Ia pun mengecam keras bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat jahat sehingga tidak hanya merugikan masyarakat namun juga keuangan negara. Dok. Kemenkeu.