Jokowi Bentuk Komite Keuangan Syariah

Presiden Jokowi menggelar rapat maraton. Usai membahas soal kebijakan satu peta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden.

Jokowi menyebutkan, rapat tersebut membahas beberapa topik yakni mulai dari perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, langkah percepatan masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia dan strategi cepat sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Para ‎menteri yang terlibat adalah Kemnterian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kementerian PPN bertindak sebagai sekretaris.

Jokowi bilang, pemerintah sangat serius memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Apalagi, datanya menunjukkan pertumbuhan. Dia menyebutkan, pada sektor industri keuangan syariah nilai aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 435 triliun atau sekitar 5,8% dari total aset perbankan Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro bersama Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/2).

Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, ekonomi syariah nasional masih menyimpan banyak potensi, seperti halnya industri fashion, makanan, farmasi, serta pada sektor pariwisata yang bisa memanfaatkan potensi pengeluaran wisatawan muslim global yang nilainya US$ 169 miliar.

Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren.

Presiden Jokowi menggelar rapat maraton. Usai membahas soal kebijakan satu peta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden.
Jokowi menyebutkan, rapat tersebut membahas beberapa topik yakni mulai dari perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, langkah percepatan masterplan arsitektur keuangan syariah Indonesia dan strategi cepat sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Para ‎menteri yang terlibat adalah Kemnterian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kementerian PPN bertindak sebagai sekretaris.
Jokowi bilang, pemerintah sangat serius memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Apalagi, datanya menunjukkan pertumbuhan. Dia menyebutkan, pada sektor industri keuangan syariah nilai aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 435 triliun atau sekitar 5,8% dari total aset perbankan Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro bersama Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/2).
Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, ekonomi syariah nasional masih menyimpan banyak potensi, seperti halnya industri fashion, makanan, farmasi, serta pada sektor pariwisata yang bisa memanfaatkan potensi pengeluaran wisatawan muslim global yang nilainya US$ 169 miliar.
Presiden meminta masyarakat Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan perdagangan syariah dalam dan luar negeri, serta penguatan badan wakaf mikro seperti di lingkungan pesantren.