Jokowi Pimpin Ratas Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/04/2018).
Dalam pembukaannya, Jokowi mengingatkan kembali bahwa ratas siang ini berawal pada 12 Februari 2018 saat sidang kabinet paripurna yang meminta adanya evaluasi pelaksanaan PSN.
Evaluasi yang diminta juga berlaku pada PSN yang baru direncanakan pada 2018. Jokowi meminta dipastikan eksekusi proyek tersebut memang berjalan mulus dan memberikan nilai tambah perekonomian daerah serta mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan.
Selain itu, Mantan Wali Kota Solo ini menekankan kembali agar pejabat kabinet kerja mampu menjelaskan kepada khalayak terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, Jokowi menyebutkan bahwa pembiayaan PSN tidak bisa hanya mengandalkan APBN, dibutuhkan model-model pembiayaan alternatif yakni menarik investor.
Dia juga meminta dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan seluruhnya oleh BUMN dan anak usahanya, tetapi memperluas keterlibatan swasta.
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/04/2018).
Dalam pembukaannya, Jokowi mengingatkan kembali bahwa ratas siang ini berawal pada 12 Februari 2018 saat sidang kabinet paripurna yang meminta adanya evaluasi pelaksanaan PSN.
Evaluasi yang diminta juga berlaku pada PSN yang baru direncanakan pada 2018. Jokowi meminta dipastikan eksekusi proyek tersebut memang berjalan mulus dan memberikan nilai tambah perekonomian daerah serta mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan.
Selain itu, Mantan Wali Kota Solo ini menekankan kembali agar pejabat kabinet kerja mampu menjelaskan kepada khalayak terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, Jokowi menyebutkan bahwa pembiayaan PSN tidak bisa hanya mengandalkan APBN, dibutuhkan model-model pembiayaan alternatif yakni menarik investor.
Dia juga meminta dalam pelaksanaannya tidak dikerjakan seluruhnya oleh BUMN dan anak usahanya, tetapi memperluas keterlibatan swasta.