BPK Jelaskan Perihal Banyaknya Dana untuk Infrastruktur

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof Dr H Rizal Djalil memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurut data yang dimiliki BPK, total anggaran dari Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan perumahan dari 2015 sampai 2017 sebesar Rp 315,06 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi mencapai Rp 282,67 triliun. Jika dirinci lebih jauh, Ditjen Bina Marga mendapatkan total anggaran selama 3 tahun kemarin paling besar yakni Rp 143,98 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi Rp 130,01 triliun.
Lalu Ditjen SDA mendapatkan total anggaran Rp 92,66 triliun dan sudah direalisasikan Rp 83 triliun. Sementara Ditjen Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 54,39 triliun dan sudah terealisasikan Rp 47,78 triliun. Sedangkan Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp 24,02 triliun dan sudah teralisasikan sebesar Rp 21,84 triliun.
BPK sendiri selain melakukan pemeriksaan keuangan juga memberikan rekomendasi atau catatan. Rizal menjelaskan misalnya jika membangun infrastruktur harus memikirkan kepentingan masyarakat setempat.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prof Dr H Rizal Djalil memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Menurut data yang dimiliki BPK, total anggaran dari Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan perumahan dari 2015 sampai 2017 sebesar Rp 315,06 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi mencapai Rp 282,67 triliun. Jika dirinci lebih jauh, Ditjen Bina Marga mendapatkan total anggaran selama 3 tahun kemarin paling besar yakni Rp 143,98 triliun. Dari angka itu yang sudah terealisasi Rp 130,01 triliun.
Lalu Ditjen SDA mendapatkan total anggaran Rp 92,66 triliun dan sudah direalisasikan Rp 83 triliun. Sementara Ditjen Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 54,39 triliun dan sudah terealisasikan Rp 47,78 triliun. Sedangkan Ditjen Penyediaan Perumahan mendapatkan anggaran Rp 24,02 triliun dan sudah teralisasikan sebesar Rp 21,84 triliun.
BPK sendiri selain melakukan pemeriksaan keuangan juga memberikan rekomendasi atau catatan. Rizal menjelaskan misalnya jika membangun infrastruktur harus memikirkan kepentingan masyarakat setempat.