Jokowi Terima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester I tahun 2019.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Penyerahan LHP LKPP dan IHPS I tahun 2019 disaksikan langsung oleh para pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.
BPK menyampaikan ada 545.995 rekomendasi hasul pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 305,66 triliun. Laporan tersebut terhitung sejak 2005 sampai dengan 3 Juni 2019.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019, secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019 rekomendasi BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaa sebesar Rp 105,99 triliun.
BPK berharap, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitaa yang diperiksa. Dengan begitu, kata Moermahadi, maka dapat semakin meningkatkan perwujudan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparanbdan akuntabel.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2019 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester I tahun 2019.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Penyerahan LHP LKPP dan IHPS I tahun 2019 disaksikan langsung oleh para pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.
BPK menyampaikan ada 545.995 rekomendasi hasul pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp 305,66 triliun. Laporan tersebut terhitung sejak 2005 sampai dengan 3 Juni 2019.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019, secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2019 rekomendasi BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaa sebesar Rp 105,99 triliun.
BPK berharap, efektivitas dari hasil pemeriksaan BPK akan tercapai jika rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh entitaa yang diperiksa. Dengan begitu, kata Moermahadi, maka dapat semakin meningkatkan perwujudan tata kelola keuangan negara/daerah yang transparanbdan akuntabel.