Di Depan Komisi V, Menteri PUPR Ungkap Rencana Pangkas Eselon IV

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo untuk memangkas eselon IV.
Basuki menuturkan, pemangkasan tersebut ditargetkan selesai pada bulan Desember 2019.
Usai anggota Komisi V DPR RI memperkenalkan diri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkenalkan Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo. Basuki mengatakan, Wempi akan bertugas mengawasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat, juga menanggulangi bencana alam.
Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam raker perdana ini di antaranya evaluasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2015-2019, rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, dan program legislasi bidang PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo untuk memangkas eselon IV.
Basuki menuturkan, pemangkasan tersebut ditargetkan selesai pada bulan Desember 2019.
Usai anggota Komisi V DPR RI memperkenalkan diri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkenalkan Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo. Basuki mengatakan, Wempi akan bertugas mengawasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat, juga menanggulangi bencana alam.
Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam raker perdana ini di antaranya evaluasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2015-2019, rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, dan program legislasi bidang PUPR.