Momentum langka ini sebaiknya terus dilanjutkan dengan terukur, terbuka serta dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, serangkaian kebijakan positif tersebut perlu pula tetap mempertimbangkan pakem fungsi BUMN agar dapat meraih keuntungan dan sukses menunaikan tugas-tugas sosial. Foto: dok. Komisi VI
Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar berbicara konteks menuntaskan penugasan tugas publik alias sosial (public social offer, PSO) itulah saya menyarankan agar BUMN-BUMN kita mampu semakin mendorong berbagai aspek upaya memberdayakan warga masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Foto: dok. Komisi VI
BUMN-BUMN yang memiliki banyak direksi dan karyawan profesional, kreatif dan inovatif pasti mampu melakukannya. Sangat banyak aspek permasalahan buàt memberdayakan warga masyarakat desa, termasuk daerah tertinggal serta kawasan beberapa kawasan transmigrasi yang bisa didorong BUMN. Foto: dok. Komisi VI
Mulai dari pembangunan ifrastruktur jalan, jembatan, sekolah- sekolah, puskesmas-puskesmas atau posyandu hingga sektor pertanian, perkebunan rakyat serta pesisir dan pengembangan daerah perbatasan terluar atau terdepan dengan batas negara tetangga. Foto: dok. Komisi VI
Wakil rakyat dari Dapil Jateng 3 ini yakin BUMN bisa mendorong percepatan pemberdayaan perdesaan tersebut. Ia pun mengingatkan sejumlah fondasi buat memperkuat perekonomian atau meningkatkan kehidupan perdesaan mulai dari pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), mewujudkan desa-desa wisata, perbaikan irigasi pertanian, menambah jaringan listrik, satu desa satu produk unggulan (one village òne product) hingga bergulirnya dana desa yang tidak sedikit. Foto: dok. Komisi VI
