PSBB Jakarta Diperketat, Gimana Nasib Pusat Perbelanjaan Ibu Kota?

Sejumlah warga beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2020).

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan aktivits berskala besar (PSBB) ketat di Ibu Kota mulai Senin (14/9) mendatang. Penerapan PSBB ketat itu dilakukan guna menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta.

Penerapan PSBB ketat tersebut berdampak salah satunya pada aktivitas pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Seperti diketahui, saat awal virus Corona merebak di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB secara ketat dengan membatasi aktivitas masyarakat, salah satunya dengan menutup sejumlah mal di Jakarta.

Setelah beberapa waktu menerapkan PSBB ketat di wilayah Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta pun mulai menerapkan PSBB transisi dan melonggarkan sejumlah pembatasan aktivitas, salah satunya kembali mengizinkan mal-mal di Jakarta kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kini, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran virus Corona di Ibu Kota. keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dinilai akan memberikan dampak domino yang lebih buruk dari awal pandemi.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan pusat perbelanjaan baru mau bangkit dari keterpurukan. Jika ditutup, maka efeknya akan lebih parah karena harus menjalani PSBB saat kondisi masih babak belur.

Kondisi perekonomian dinilai akan lebih sulit karena belum pulih 100% namun aktivitas bisnis harus dibatasi lagi. Sehingga dinilai akan semakin banyak pengusaha yang tidak bisa melanjutkan usaha, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi, dan resesi ekonomi semakin nyata.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPP APPBI), Alphonzus Widjaja pun berharap mal tetap diizinkan beroperasi agar bisa melayani kebutuhan belanja masyarakat dan menjaga roda perekonomian agar tidak lebih buruk.

Sejumlah warga beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2020).
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan aktivits berskala besar (PSBB) ketat di Ibu Kota mulai Senin (14/9) mendatang. Penerapan PSBB ketat itu dilakukan guna menekan angka kasus COVID-19 di Jakarta.
Penerapan PSBB ketat tersebut berdampak salah satunya pada aktivitas pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Seperti diketahui, saat awal virus Corona merebak di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB secara ketat dengan membatasi aktivitas masyarakat, salah satunya dengan menutup sejumlah mal di Jakarta.
Setelah beberapa waktu menerapkan PSBB ketat di wilayah Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta pun mulai menerapkan PSBB transisi dan melonggarkan sejumlah pembatasan aktivitas, salah satunya kembali mengizinkan mal-mal di Jakarta kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kini, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran virus Corona di Ibu Kota. keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dinilai akan memberikan dampak domino yang lebih buruk dari awal pandemi.
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah mengatakan pusat perbelanjaan baru mau bangkit dari keterpurukan. Jika ditutup, maka efeknya akan lebih parah karena harus menjalani PSBB saat kondisi masih babak belur.
Kondisi perekonomian dinilai akan lebih sulit karena belum pulih 100% namun aktivitas bisnis harus dibatasi lagi. Sehingga dinilai akan semakin banyak pengusaha yang tidak bisa melanjutkan usaha, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali terjadi, dan resesi ekonomi semakin nyata.
Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (DPP APPBI), Alphonzus Widjaja pun berharap mal tetap diizinkan beroperasi agar bisa melayani kebutuhan belanja masyarakat dan menjaga roda perekonomian agar tidak lebih buruk.