Perkuat Ekonomi, Jabar Akan Beralih ke Transaksi Digital

Plt Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Koordinator Jabar sekaligus Peneliti Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengungkapkan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jabar rata-rata masih di angka 20 sampai 30 persen.  

Selain itu, permasalahan kebocoran PAD pun dinilai masih sangat tinggi. Sedangkan daerah masih ketergantungan pada dana perimbangan yang dialokasikan dari pendapatan APBN.  

Oleh sebab itu, percepatan akses digital di lingkungan daerah pun menjadi fokus utama dalam menanggulangi berbagai permasalahan perekonomian tersebut.  

Meski sudah diisukan sejak beberapa tahun ke belakang, Kartabi berpandangan, kemajuan ekonomi digital masih sangat terbatas. Dia pun mengusulkan, agar rencana percepatan ekonomi digital di wilayah Pemda dilakukan secara masif.  

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto menambahkan dari sisi pengeluaran praktis baik Jawa Barat dan 27 Kota atau kabupaten sudah mencapai 100 persen. Berbanding terbalik dengan penerimaan pendapatan daerah.  

Salah satu cara mendorong penggunaan transaksi digital, kata dia, dengan segera membentuk TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). Menurutnya, selama ini semua pihak dari sisi BI, Pemerintah Daerah dan pihak lain bergerak masing-masing.  

Plt Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Koordinator Jabar sekaligus Peneliti Ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengungkapkan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jabar rata-rata masih di angka 20 sampai 30 persen.  
Selain itu, permasalahan kebocoran PAD pun dinilai masih sangat tinggi. Sedangkan daerah masih ketergantungan pada dana perimbangan yang dialokasikan dari pendapatan APBN.  
Oleh sebab itu, percepatan akses digital di lingkungan daerah pun menjadi fokus utama dalam menanggulangi berbagai permasalahan perekonomian tersebut.  
Meski sudah diisukan sejak beberapa tahun ke belakang, Kartabi berpandangan, kemajuan ekonomi digital masih sangat terbatas. Dia pun mengusulkan, agar rencana percepatan ekonomi digital di wilayah Pemda dilakukan secara masif.  
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto menambahkan dari sisi pengeluaran praktis baik Jawa Barat dan 27 Kota atau kabupaten sudah mencapai 100 persen. Berbanding terbalik dengan penerimaan pendapatan daerah.  
Salah satu cara mendorong penggunaan transaksi digital, kata dia, dengan segera membentuk TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah). Menurutnya, selama ini semua pihak dari sisi BI, Pemerintah Daerah dan pihak lain bergerak masing-masing.