Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto membahas sistem pemerintahan Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara. Eko Prasetyanto menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan di Jakarta meski ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Diketahui Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi, namun dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17.000 jiwa per km persegi. Bahkan di wilayah Jakarta Pusat sudah 23.000 jiwa.
Dengan status daerah khusus ibukota, segala masalah Jakarta tersebut dapat disokong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya bisa mencapai Rp 80 triliun setiap tahunnya, tertinggi di antara provinsi lain di Indonesia.
Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.
Riset yang dilakukan asosiasi para perencana kota (planner) itu menyebutkan bahwa di negara-negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota negara atau pusat pemerintahan, terbukti ibu kota lamanya tetap berkembang maju dan bertumbuh.
