Orang-orang berkumpul di luar kantor Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sambil memegang plakat yang mengecam pelanggaran Pasal 9 Konstitusi Jepang di Tokyo, Jepang pada 16 Desember 2022.
Para pengunjuk rasa juga menunjukkan penentangan mereka terhadap peningkatan anggaran pengeluaran militer yang dapat berdampak signifikan pada kenaikan pajak.
Pemerintah Jepang dilaporkan akan menambah anggaran pengeluaran bidang pertahanan sebesar 1 triliun yen atau sekitar Rp 113 triliun pada 2023. Dengan penambahan ini, maka anggaran pertahanan Jepang pada tahun fiskal berikutnya menjadi sekitar 6,5 triliun yen atau Rp 742 triliun.
Masyarakat Jepang memprotes meroketnya harga barang dan jasa akibat hantaman inflasi negara itu.
