Kepala BP2MI Sampaikan Resolusi 2023

Menindaklanjuti kaleidoskop BP2MI pada akhir tahun 2022 lalu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan resolusi kerja pada tahun 2023, Selasa (31/1/2023).
Bertempat di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memulai dengan pernyataan bahwa, publik harus tahu persis sampai mana perkembangan perjuangan BP2MI dalam pelindungan menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maka dari itu, Benny mempunyai itikad untuk menyiarkan, serta mempublikasikan tiap-tiap kegiatan BP2MI.
Perhatian pertama Benny adalah perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), pada negara baru di luar negeri. Menurutnya, aneh jika BP2MI yang tengah berdiri sejak 16 tahun yang lalu masih bekerjasama dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
Benny menyatakan, target resolusi 2023 berikutnya adalah, Pelindungan PMI berupa pemulangan sebanyak 12.000 PMI, target legislasi regulasi BP2MI berupa penerbitan 20 peraturan BP2MI, 21 Kepka, serta 10 peraturan lainnya. Resolusi BP2MI pada 2023 berikutnya, yaitu inovasi layanan BP2MI, serta mewujudkan kesejahteraan PMI melalui asuransi kesehatan di negara penempatan, atau disebut juga Blue Card, tunjangan hari tua, jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan untuk keluarga PMI.
Menindaklanjuti kaleidoskop BP2MI pada akhir tahun 2022 lalu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan resolusi kerja pada tahun 2023, Selasa (31/1/2023).
Bertempat di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta, Kepala BP2MI Benny Rhamdani memulai dengan pernyataan bahwa, publik harus tahu persis sampai mana perkembangan perjuangan BP2MI dalam pelindungan menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maka dari itu, Benny mempunyai itikad untuk menyiarkan, serta mempublikasikan tiap-tiap kegiatan BP2MI.
Perhatian pertama Benny adalah perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), pada negara baru di luar negeri. Menurutnya, aneh jika BP2MI yang tengah berdiri sejak 16 tahun yang lalu masih bekerjasama dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
Benny menyatakan, target resolusi 2023 berikutnya adalah, Pelindungan PMI berupa pemulangan sebanyak 12.000 PMI, target legislasi regulasi BP2MI berupa penerbitan 20 peraturan BP2MI, 21 Kepka, serta 10 peraturan lainnya. Resolusi BP2MI pada 2023 berikutnya, yaitu inovasi layanan BP2MI, serta mewujudkan kesejahteraan PMI melalui asuransi kesehatan di negara penempatan, atau disebut juga Blue Card, tunjangan hari tua, jaminan kesehatan dan tunjangan pendidikan untuk keluarga PMI.