Kemendag dan Menkop UKM Sepakat Berantas Pakaian Bekas Impor

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyepakati langkah-langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal, dalam rangka melindungi industri dan UMKM tekstil, pakaian jadi,dan alas kaki dalam negeri
Kesepakatan MenKop-UKM dan Mendag mencakup upaya menutup keran impor pakaian bekas mulai dari hulu, dalam hal ini para penyelundup yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Serta melakukan pembatasan impor di lapangan (restriksi) bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian  Keuangan akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas di hulu, sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering  digunakan oleh para  penyelundup,  termasuk gudang-gudang penampungan kemudian menuntut sanksi/hukuman maksimal bagi importir gelap tersebut.
Pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015  tentangLarangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40  tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun  2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya kembali akan melakukan  pemusnahan  sekitar 7000  bal (karung)  pakaian  bekas  impor  senilai  Rp 80  miliar hasil pengawasan bersama yang dilakukan Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian   Perdagangan. Dengan tegas Mendag  Zulkifli  Hasan menyampaikan, Pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyepakati langkah-langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal, dalam rangka melindungi industri dan UMKM tekstil, pakaian jadi,dan alas kaki dalam negeri
Kesepakatan MenKop-UKM dan Mendag mencakup upaya menutup keran impor pakaian bekas mulai dari hulu, dalam hal ini para penyelundup yang merupakan importir atau produsen pakaian bekas impor ilegal. Serta melakukan pembatasan impor di lapangan (restriksi) bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal
Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian  Keuangan akan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas di hulu, sampai ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering  digunakan oleh para  penyelundup,  termasuk gudang-gudang penampungan kemudian menuntut sanksi/hukuman maksimal bagi importir gelap tersebut.
Pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015  tentangLarangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40  tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun  2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya kembali akan melakukan  pemusnahan  sekitar 7000  bal (karung)  pakaian  bekas  impor  senilai  Rp 80  miliar hasil pengawasan bersama yang dilakukan Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian   Perdagangan. Dengan tegas Mendag  Zulkifli  Hasan menyampaikan, Pemerintah melarang impor pakaian bekas kecuali yang sudah diatur dan memenuhi unsur kelayakan dan sebagainya