Badai PHK Hantam PBB, 6.900 Orang Terancam Nganggur

Informasi tersebut dibagikan perusahaan melalui memo internal kepada karyawan. PBB juga meminta seluruh unit untuk menyampaikan rincian rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025. (Getty Images/Drew Angerer)
Sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (31/5/2025), efisiensi akan berlaku mulai 1 Januari, awal siklus anggaran berikutnya. Rencana tersebut muncul di tengah krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat (AS), yang setiap tahun mendanai hampir seperempat dari badan dunia tersebut. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga kemanusiaan PBB, AS sendiri juga memiliki tunggakan dan belum melunasi iuran tahun fiskal saat ini dengan jumlah hampir US$ 1,5 miliar. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Meski tidak menyebutkan secara langsung kegagalan AS membayar utang, penulis memo tersebut, Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan, mencatat bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari tinjauan yang diluncurkan sejak bulan Maret lalu hang diberi nama UN80. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Dalam pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran yang akan menggabungkan departemen-departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke seluruh dunia. (Getty Images/Spencer Platt)
Ia mengatakan, PBB dapat menggabungkan beberapa lembaga, melakukan pemangkasan, memindahkan staf ke kota-kota yang lebih murah, mengurangi duplikasi, dan menghilangkan birokrasi yang berlebihan. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Kegagalan AS untuk membayar iurannya juga telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperburuk oleh keterlambatan pembayaran berulang oleh China. Adapun kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB. (Getty Images/Drew Angerer)
Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk dana diskresioner, yang memaksa penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan PBB. Kondisi ini menurut pejabat PBB akan menyebabkan korban jiwa. (Getty Images/John Moore)
Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang, yang harus disetujui oleh Kongres, telah menghilangkan atau secara drastis mengurangi pendanaan untuk beberapa program PBB, termasuk pemeliharaan perdamaian. (Getty Images/John Moore)
Pada bulan April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyampaikan kepada staf bahwa pemotongan dana dari AS akan memaksa lembaganya memangkas 20% staf untuk menutup defisit senilai US$ 58 juta. (REUTERS/Mike Segar)
Informasi tersebut dibagikan perusahaan melalui memo internal kepada karyawan. PBB juga meminta seluruh unit untuk menyampaikan rincian rencana efisiensi paling lambat 13 Juni 2025. (Getty Images/Drew Angerer)
Sebagaimana dilansir dari Reuters, Sabtu (31/5/2025), efisiensi akan berlaku mulai 1 Januari, awal siklus anggaran berikutnya. Rencana tersebut muncul di tengah krisis keuangan yang sebagian dipicu oleh Amerika Serikat (AS), yang setiap tahun mendanai hampir seperempat dari badan dunia tersebut. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Selain pemotongan bantuan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump yang telah menguras habis lembaga kemanusiaan PBB, AS sendiri juga memiliki tunggakan dan belum melunasi iuran tahun fiskal saat ini dengan jumlah hampir US$ 1,5 miliar. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Meski tidak menyebutkan secara langsung kegagalan AS membayar utang, penulis memo tersebut, Pengawas PBB Chandramouli Ramanathan, mencatat bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari tinjauan yang diluncurkan sejak bulan Maret lalu hang diberi nama UN80. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Dalam pengarahan publik kepada diplomat PBB bulan ini, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran yang akan menggabungkan departemen-departemen utama dan mengalihkan sumber daya ke seluruh dunia. (Getty Images/Spencer Platt)
Ia mengatakan, PBB dapat menggabungkan beberapa lembaga, melakukan pemangkasan, memindahkan staf ke kota-kota yang lebih murah, mengurangi duplikasi, dan menghilangkan birokrasi yang berlebihan. (Getty Images/Slaven Vlasic)
Kegagalan AS untuk membayar iurannya juga telah menciptakan krisis likuiditas bagi PBB, yang diperburuk oleh keterlambatan pembayaran berulang oleh China. Adapun kedua negara tersebut menyumbang lebih dari 40% pendanaan PBB. (Getty Images/Drew Angerer)
Selain itu, pemerintahan Trump telah menarik ratusan juta dolar dalam bentuk dana diskresioner, yang memaksa penghentian mendadak puluhan program kemanusiaan PBB. Kondisi ini menurut pejabat PBB akan menyebabkan korban jiwa. (Getty Images/John Moore)
Anggaran AS yang diusulkan untuk tahun mendatang, yang harus disetujui oleh Kongres, telah menghilangkan atau secara drastis mengurangi pendanaan untuk beberapa program PBB, termasuk pemeliharaan perdamaian. (Getty Images/John Moore)
Pada bulan April lalu, Tom Fletcher dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyampaikan kepada staf bahwa pemotongan dana dari AS akan memaksa lembaganya memangkas 20% staf untuk menutup defisit senilai US$ 58 juta. (REUTERS/Mike Segar)