Pemerintah Evaluasi MBG, Fokus Penguatan Layanan dan Pengawasan Program

Sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan hasil rapat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola program agar berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Pembahasan mencakup efisiensi anggaran, pemerataan layanan, serta pengawasan pelaksanaan program di berbagai daerah. Salah satu hasil evaluasi yang mengemuka adalah adanya potensi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan. Pemborosan tersebut diduga terjadi akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkembang di berbagai daerah tanpa perencanaan dan pendataan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Para peserta rapat menyoroti perlunya verifikasi dan pemetaan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai sekitar 13 ribu titik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
Evaluasi dilakukan guna menjaga kualitas layanan sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan demi mendukung peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Penataan kembali jumlah dan operasional SPPG diharapkan mampu mencegah pemborosan anggaran sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Sejumlah menteri dan kepala lembaga menyampaikan hasil rapat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola program agar berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Pembahasan mencakup efisiensi anggaran, pemerataan layanan, serta pengawasan pelaksanaan program di berbagai daerah. Salah satu hasil evaluasi yang mengemuka adalah adanya potensi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan. Pemborosan tersebut diduga terjadi akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkembang di berbagai daerah tanpa perencanaan dan pendataan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
Para peserta rapat menyoroti perlunya verifikasi dan pemetaan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi mencapai sekitar 13 ribu titik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
Evaluasi dilakukan guna menjaga kualitas layanan sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan demi mendukung peningkatan gizi masyarakat secara berkelanjutan.
Penataan kembali jumlah dan operasional SPPG diharapkan mampu mencegah pemborosan anggaran sekaligus memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.