Follow detikFinance
Senin, 29 Feb 2016 10:12 WIB

Laporan dari Sarawak

400.000 WNI di Sarawak, Ilegal Atau Legal?

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Foto: Feby Dwi Sutianto Foto: Feby Dwi Sutianto
Sarawak - Sarawak, Malaysia, merupakan destinasi favorit bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) legal dan ilegal untuk mengadu nasib.

Dari catatan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Kuching, total TKI legal termasuk pelajar dan petugas KBRI di Serawak adalah 136.000.

Namun Konjen RI memproyeksi jumlah WNI yang sebetulnya berada untuk bekerja dan beraktivitas di Sarawak mencapai angka 400.000 WNI. Artinya, mayoritas WNI yang berada di Sarawak merupakan TKI ilegal.

"Jadi memang mayoritas adalah TKI ilegal. Total WNI yang merupakan TKI ilegal, legal, petugas KBRI dan pelajar mencapai 400.000 orang," kata Konjen Indonesia untuk Kuching, Jahar Gultom, di Sibu, Sarawak Malaysia, Kamis (25/2/2016).

Meski memproyeksi 400.000 WNI tinggal di Sarawak, Konjen Indonesia menyebut 85% TKI ilegal dan legal di Sarawak bekerja di sektor kelapa sawit, sisanya masuk ke industri kayu lapis, konstruksi hingga pembantu rumah tangga. Di Sawarak sendiri terdapat 135 perusahaan kelapa sawit.

"Sebanyak 85% bekerja di ladang kelapa sawit kemudian ada industri kayu lapis, kontruksi dan rumah tangga," sebutnya.

Setiap hari, KBRI mendapat laporan bila 10-15 TKI ilegal tertangkap aparat. TKI tersebut kemudian dideportasi ke Indonesia. Mereka terjaring karena tidak memiliki dokumen izin kerja hingga batas waktu tinggal sudah kadaluarsa (over stayer).

Gultom menjelaskan TKI ilegal bisa masuk ke Sarawak dengan beberapa cara. Pertama, mereka bekerja dengan status legal di perusahaan A. Kemudian TKI tersebut pindah bahkan bersama temannya di perusahaan B karena tak betah atau mendapat tawaran penghasilan lebih besar namun paspor dan dokumen izin kerja lainnya masih ditahan di perusahaan A.

Sebagai bentuk perlindungan, sebelumnya Konjen Indonesia di Kuching mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi TKI karena mengaku paspor dan dokumen kerja hilang. Setelah diberikan ternyata para TKI ilegal tersebut berbohong karena tidak mengurus paspor baru.

"Kita awalnya kasih SPLP atas nama perlindungan. Ternyata mereka nggak pulang. Masuk kerja lagi, setelah masa SPLP habis, mereka datang lagi untuk minta SPLP, padahal masa SPLP hanya 2-6 bulan maka sejak Juni (2015) kita evaluasi," sebutnya.

Kini, penerbitan SPLP karena alasan paspor dan dokumen kerja hilang sudah diperketat. Bila hal ini dilakukan, Konjen RI akan mengirim TKI tersebut kembali ke Indonesia untuk dokumen kelengkapan kerja hingga paspor.

"Kalau mau dapat paspor baru, dia harus menunjukkan dokumen izin dan kontrak kerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan yang menampung harus komit dulu. Kalau tak ada itu, kita ongkos TKI itu kembali ke perbatasan untuk urus kontrak baru," sebutnya. (feb/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed