Jokowi Bangun Poros Maritim, Industri Galangan Kapal Dapat Banyak Insentif

Jakarta - Pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan visi Indonesia menjadi poros maritim, termasuk di dalamnya rencana program tol laut. Untuk mendukung visi ini, pemerintah akan mendorong industri kapal di dalam negeri, dengan memberikan berbagai insentif untuk industri galangan kapal (pabrik dan perawatan kapal).

Pemerintah juga akan lebih ekspansif mengembangkan industri galangan kapal di luar Pulau Batam, Kepulauan Riau. Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, saat ini industri galangan kapal di luar Batam kurang berkembang.

Untuk mendorong galangan kapal di luar Batam, pemerintah akan memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada industri galangan kapal di luar Batam. Rencananya akan ada 4 poin yang bakal dikaji oleh pemerintah melalui tim khusus.

Pertama, adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 tahun 2011 terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Untuk mendukung industri ini, PPN untuk industri galangan kapal akan dikaji.

"Kedua, mengenai bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk industri itu," kata Indroyono usai rapat di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Ketiga, terkait pemberian insentif, dalam bentuk disinsentif untuk importir kapal. Yaitu dalam bentuk pengenaan bea masuk kapal baru dan bekas.

Keempat, adalah mengenai rancangan PP (RPP) soal fasilitas yang tidak dipungut pajak.

"Kita akan bergabung dan ikut menyiapkan RPP ini, sehingga kalau sudah jadi PP. Pasal-pasalnya berkaitan dengan penguatan galangan kapal masuk ke situ," paparnya.

Terkait rencana insentif non fiskal antara lain memberikan kemudahan untuk industri galangan kapal mendapatkan sewa lahan dari BUMN. Selama ini untuk membangun galangan kapal butuh lahan yang cukup besar.

"Nanti sewanya bagaimana, apakah dengan Pelindo atau bagaimana," tuturnya.

Rencana insentif non fiskal yang kedua adalah membetuk suatu bank data desain kapal di Surabaya. Sebuah pusat desain yang disebut National Ship and Engineering Design untuk menyimpan desain-desain kapal yang sudah dibuat agar terbentuk sebuah standar.

"Kapal yang ada itu nanti diminta disetorkan ke bank data ini," tutupnya.

Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut, pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mendorong industri kapal di dalam negeri.

"Kita minta dibangun sebuah tim yang dalam seminggu sudah selesai," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di lokasi yang sama.

Hari ini sejumlah menteri ekonomi hari ini berkumpul di kantor Kementerian Perindustrian untuk mengadakan rapat membahas industri galangan kapal.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB‎ dihadiri beberapa pejabat kementerian terkait. Hadir Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, dari Kementerian Perhubungan pun hadir Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Mamahit. Rapat tertutup itu selesai pada pukul 11.00 WIB.

(zul/hen)