RI Kejar Produksi Baterai Lithium di 2023

Herdi Alif Al HIkam - detikFinance
Sabtu, 28 Nov 2020 09:30 WIB
Merasakan Fasilitas Pengisian Baterai Mobil Listrik di Thailand

Bangkok - Thailand sudah mulai menerapkan era mobil ramah lingkungan. Saat ini di Negeri Gajah Putih sudah banyak beredar mobil ramah lingkungan, salah satunya mobil berteknologi plug-in hybrid.

Mobil plug-in hybrid sendiri berbeda dengan mobil hybrid konvensional. Mobil plug-in hybrid yang menggabungkan mesin bakar dan motor listrik bisa diisi ulang baterainya dengan mencolokkan listrik dari sumber listrik di tembok ke mobil.
Foto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance
Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia bisa produksi baterai lithium tipe 811 pada 2023. Pasalnya, saat ini pemerintah fokus mendorong industri baterai lithium.

Luhut mengatakan ada smelter copper di Weda Bay, Halmahera yang akan memproduksi asam sulfat untuk lithium baterai.

"Saat ini kita akan memiliki smelter copper di Weda Bay, Halmahera, dan kita juga bisa memproduksi asam sulfat yang merupakan bagian penting dari lithium baterai. Jadi kita menargetkan pada tahun 2023 kita bisa memproduksi baterai lithium 811," ujar Luhut dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).

Menurut Luhut, pengembangan produk turunan nikel saat ini masih fokus pada stainless steel, namun secara bertahap pemerintah terus menyiapkan semua kebutuhan agar industri di Indonesia bisa menuju ke produksi baterai lithium.

"Indonesia saat ini fokus terhadap hilirisasi, semuanya harus dilakukan hilirisasinya. Mengapa? Karena industri hilirisasi ini menciptakan banyak kesempatan kerja, nilai tambah, transfer teknologi, pendidikan, dan banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari hilirisasi," tegas Luhut.

Lalu apa saja upaya pemerintah untuk mewujudkan hal itu? Demi mensukseskan hal tersebut, Luhut mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema insentif berupa Tax Holiday yang berlaku untuk smelter dengan metode HPAL dan Pyrometallurgy.

Kemudian pengurangan royalti dari 10% menjadi 2% untuk limonite nickel ore untuk produksi HPAL, dan Tax Allowance untuk pengolahan dan pemurniannya.

"Pipeline proyek HPAL di Indonesia saat ini setidaknya sudah ada 4 pabrik HPAL yang sedang disiapkan. Pertama yaitu PT Halmahera Persada Lygend di Halmahera, kemudian PT QMB, PT Huayue dan PT Vale Indonesia yang berada di Sulawesi. Ini sudah mulai berjalan sekarang, jadi kami sangat serius khususnya untuk pengembangan ini semua," ujar Luhut.

Direktur Harita Nickel Tonny Hasudungan Gultom dalam pun menilai pemerintah sangat serius untuk mendukung industri hilirisasi nikel, khususnya baterai lithium. Itu lah mengapa saat ini di Sulawesi begitu banyak industri smelter penghasil feronikel.

"Sejauh ini pemerintah sangat mensupport industri ini. Salah satunya ditunjukkan dengan memutuskan untuk melarang ekspor bijih nikel sejak 2014. Pemerintah sangat serius untuk mendukung industri hilirisasi ini," ujar Tonny.

Fasilitas pabrik yang terletak di Pulau Obi, Maluku Utara, tersebut terdiri atas unit high pressure acid leach (HPAL) dan fasilitas penunjang, antara lain unit pembuat asam sulfat, unit penyedia kapur dan lime milk, pembangkit listrik, unit penyedia air, dan pelabuhan.

(hns/hns)