.webp)
PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) menyebut industri farmasi nasional masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat (BBO). Ketergantungan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 95%.
Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan kondisi tersebut membuat industri farmasi nasional rentan terhadap gejolak global, mulai dari gangguan rantai pasok hingga pelemahan nilai tukar.
"Sampai saat ini ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95%. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global. Gejolak geopolitik seperti konflik di kawasan Iran dan Timur Tengah terbukti memberikan dampak domino yang nyata, mulai dari disrupsi rantai pasok global, lonjakan biaya logistik dan energi, hingga ancaman kelangkaan bahan baku serta produk jadi di pasar domestik," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Kimia Farma mengoptimalkan kapasitas produksi dan mengembangkan bahan baku obat di dalam negeri. Salah satunya melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) di Cikarang yang telah mengantongi Nomor Izin Edar (NIE) untuk sejumlah bahan baku obat.
Menurut Hadi, upaya membangun industri bahan baku obat nasional membutuhkan dukungan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga Kementerian Perindustrian.
Ia menilai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan larangan atau pembatasan impor untuk produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dapat mendorong berkembangnya industri bahan baku obat lokal.
Saat ini, Kimia Farma telah memproduksi bahan baku obat untuk berbagai kelompok terapi, seperti obat kardiovaskular, antibiotik, hingga antiretroviral untuk HIV. KFSP juga telah memiliki 19 bahan baku obat yang mengantongi sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya telah memperoleh sertifikat halal.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang meninjau fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran mengatakan pemerintah mendorong penguatan industri farmasi nasional.
"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," kata Faisol.
Menurutnya, pemerintah akan terus mendorong pengembangan bahan baku obat di dalam negeri melalui penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif bagi industri.
Selain memperkuat produksi bahan baku obat, Kimia Farma juga menambah portofolio produknya. Pada 2025, perusahaan meluncurkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi untuk anestesi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole untuk gangguan pencernaan, dan Moxifloxacin untuk mendukung penanganan tuberkulosis (TB).
Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan perusahaan juga menjalankan strategi change of source untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
"Dengan inisiatif ini, KAEF sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," katanya.
Kimia Farma juga mengembangkan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Di antaranya obat antiretroviral TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanganan HIV dengan TKDN 52,78%, serta Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59%.
Di sisi lain, perusahaan melakukan efisiensi operasional melalui integrasi pengadaan dan transformasi digital. Pada 2025, Kimia Farma mencatat pertumbuhan penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor sebesar 124%.
"Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59% adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global," kata Djagad.
(fdl/fdl)
