Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 12 Jun 2019 19:29 WIB

DPR Beri Catatan untuk Menhub soal LRT Jabodebek, Apa Saja?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Agung Pambudhy Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan sore ini, Rabu (12/6/2019). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V DPR Bambang Haryo memberikan catatan untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek.

Bambang menyampaikan 3 hal utama tentang persoalan LRT. Pertama, kapasitas LRT yang hanya 140.000 penumpang per rangkaian dianggap kurang.

Kedua, lebar rel LRT 1.435 mm menurutnya ada kesalahan desain. Karena, lebar tersebut untuk kereta dengan kecepatan 200km/jam, sedangkan kecepatan LRT hanya 50km/jam.

Menurut Bambang, kedua hal tersebut dapat menjadi landasan untuk seharusnya pembangunan LRT dialihkan kepada Kereta Commuter Line Indonesia. Karena, kapasitasnya dapat menampung lebih dari kapasitas LRT.


"LRT itu nggak bisa dipindahkan karena rel kereta apinya khusus, dia lebarnya 1.435 mm. Itu untuk kereta cepat di atas 200km/jam. Padahal, LRT kecepatannya hanya 50km/jam. Itu salah desain saya bilang sama INKA. Harusnya dibuat yang sesuai. Ini saya mohon 140.000 ini memang sedikit pak," kata Bambang.

"Kalau ini dirupakan dalam rangkaian kereta commuter itu bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 200 rangkaian kereta commuter plus double track, dan itu bisa mengangkut kurang lebih sekitar 4,8 juta penumpang setiap hari," tambahnya.

Ketiga, ia mengatakan bahwa depo LRT perlu dipercepat pembangunannya. Karena, sejumlah rangkaian kereta LRT tak dapat didistribusikan untuk digunakan bila tak ada depo.


"PT INKA sudah mengeluh pada saya bahwa mereka sudah waktunya segera mengirim kereta itu. Karena produknya tidak akan bisa berlanjut kalau kereta itu tidak dipindahkan," ungkap dia.

Budi karya pun menanggapi masukan terait LRT Jabodebek tersebut.

"LRT saya akan lihat secara detail semoga dilaksanakan dengan baik," tuturnya.



Selain itu, Bambang juga menyebutkan persoalan terminal bus tipe A yang letaknya jauh dari jangkauan masyarakat atau jauh dari perkotaan. Sehingga, masyarakat perlu mengeluarkan ongkos lebih banyak untuk menjangkau terminal induk tersebut.



"Terminal tipe A ini memang bukan salah bapak Menhub tapi salah menteri-menteri yang lalu. Setiap membangun terminal itu selalu jauh dari kota. Masyarakat ekonomi bawah malah dihajar habis-habisan dengan konektivitas daripada angkutan daratnya cukup panjang," jelas dia. (zlf/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed