Aparat Desa Marahi Guru karena Posting Jalan Rusak, Ini 3 Aturannya

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 12 Mar 2021 21:00 WIB
Guru di Sukabumi didatangi aparat desa karena posting jalan rusak
Foto: Tangkapan layar Facebook
Jakarta -

Beredar video aparat desa marah-marah ke seorang guru SMP di Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui kemudian penyebab guru SMP itu jadi sasaran kemarahan aparat desa karena telah mengunggah foto kondisi jalan rusak menuju tempatnya bertugas yang tak kunjung dibenahi.

Akhirnya video itu jadi perdebatan publik. Siapa yang salah? Bagaimana aturannya?

1. Aparat Desa Bisa Dipidana

Menurut Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, pejabat publik yang memarah-marahi warga seperti itu bisa dilaporkan bahkan sampai dipenjara. Guru SMPN 1 Cijalingan tadi bisa melaporkan para aparat desa yang memarahi itu dengan aduan Perbuatan Tidak Menyenangkan.

"Kalau (pejabat publik) mau menegur harus dengan cara yang santun tidak boleh marah-marah, kalau marah-marah seperti itu dia bisa dilaporkan dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Trubus kepada detikcom, Jumat (12/3/2021).

"(Jika terbukti) itu bisa dipidana, dipenjara, tergantung," sambungnya.

Aturan perlakuan tidak menyenangkan itu tertuang dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun frasa 'pencemaran nama baik' telah dihapus dalam aturan tersebut, akan tetapi, kata Trubus, masyarakat masih bisa membuat aduan.

Apalagi bila ada bukti yang jelas yang menunjukkan perbuatan tidak menyenangkan bahkan sampai ada ancaman atau kekerasan.

"Ya masih bisa, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan," imbuhnya.

Pasal yang dimaksud Trubus adalah Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya ayat (2) Pasal 310 ayat itu ditambahkan:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Di samping itu, pejabat publik siapapun itu, sambung Trubus wajib menjunjung tinggi prinsip kesantunan publik. Menurut Trubus, ada aturan yang sudah mengatur terkait etika pejabat publik tersebut

"(Pejabat Publik) Nggak boleh (marah-marah), itu melanggar etika penyelenggara negara, jadi pejabat publik itu harus menjunjung tinggi kesantunan publik," katanya.

Sedangkan, menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung, guru yang dimarahi aparat desa tadi tidak perlu melapor ke aparat hukum. Sebab, tanpa dilapor pun, aparat desa tersebut cepat atau lambat akan ditindak.

"Tidak perlu. Tak berapa lama setelah viral, saya duga yang bersangkutan sudah dipanggil pihak terkait, kejaksanaan juga akan periksa dan seterusnya," kata Lisman.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3