Bali Mau Bangun LRT, Hasil Kajian Sudah di Tangan Gubernur

Tim detikcom - detikFinance
Jumat, 12 Mar 2021 21:50 WIB
Pemprov Bali
Foto: (dok Humas Pemprov Bali): Gubernur Bali Wayan Koster
Denpasar -

PT Nindya Karya (Persero) bersama Korea National Railway (KNR) menyerahkan hasil pra-feasibility study pembangunan LRT Bali. Hasil pra-feasibility study itu diserahkan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur Bali.

"Jadi PT Nindya Karya dan KNR sudah menyerahkan pra-FS dari rencana perlintasan kereta api dari Bandara ke Seminyak," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta usai pertemuan tersebut, Jum'at (12/3/2021) malam.

Pembangunan perlintasan LRT dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga ke Seminyak ini dibagi menjadi dua tahapan. Pertama dimulai dari Bandara menuju Sentral Parkir Kuta kurang lebih sepanjang 5,3 km. Pembangunan LRT dari Bamdara menuju sentral parkir Kuta direncanakan sebagian berada di bawah tanah. Kemudian yang kedua yakni dari Sentral Parkir Kuta menuju ke Seminyak yang panjangnya sekitar 4,16 km.

"Nah masing-masing punya skema yang berbeda. Pra FS ini untuk keduanya," kata mantan Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.

Menurut Samsi, hasil pra-studi kelayakan dari PT Nindya Karya (Persero) dengan KNR ini nantinya akan dikaji terlebih dahulu di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov Bali). Setelah itu, Pemprov Bali akan menindaklanjutinya ke Kementerian Perhubungan.

"Kita akan bersurat kepada Menteri Perhubungan bahwa SF sudah dilaksanakan dan membutuhkan dukungan pemerintah. Nantinya Kementerian Perhubungan akan mencarikan fundingnya, apakah memungkinan funding dalam negeri atau harus menggunakan bantuan dari luar negeri. Apapun bentuknya dia harus masuk ke Bappenas. Dari Bappenas nanti akan dikirim ke Menteri Keuangan untuk distudi lebih lanjut, didetailkan begitu," jelas Samsi.

Samsi mengatakan, pembiayaan dari pembangunan LRT ini butuh dukungan dari pemerintah. Sebab, jika diberlakukan melalui skema business to business tidak bisa terpenuhi di tengah pandemi COVID-19 karena harganya akan terlalu mahal. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan LRT ini mencapai hampir Rp 8 triliun.

Pemprov Bali memang mendorong pembangunan LRT tersebut dan sudah dimasukkan ke dalam rencana induk pengembangan (RIP) Provinsi Bali. Bahkan pihaknya di Pemprov Bali mempunyai beberapa target. Salah satunya di 2021 perencanaan ini harus sudah sampai kepada Menteri Keuangan. Kemudian konstruksi pembangunan LRT ini akan dimulai sekitar 2023.

"Jadi harapnya financial close itu kurang lebih 2022 kita sudah mendapatkan financial closing, sudah ada kejelasan pembiayaan, sudah ada komitmen pembiayaannya," terangnya.

Tujuan pembangunan LRT in untuk memperbaiki sistem transportasi di Pulau Dewata. Salah satunya dengan meningkatkan backbone transportasi lebih baik dan masyarakat mulai secara pindah dsri kendaran pribadi ke kendaraan umum.

"Kalau terus-terusan menggunakan kendaraan pribadi jalan kita tidak cukup. Nah kalau transportasi massal ini kan bisa mengangkut orang banyak," kata dia.

Bahkan, Pemprov Bali berharap mempunyai dua buah LRT ke depan. Selain dari Bandara menuju Seminyak, LRT rencananya juga bakal dibangun dari Bandara menuju ke Sanur. Namun LRT menuju Sanur rencananya bakal di disiapkan oleh PT KAI.

"Itu juga sedang melakukan studi. Jadi kita semua studi dulu sekarang mumping kondisinya masih bisa mikir. Ya kita siapkan untuk perencanaan-perencanaan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Haedar A Karim mengatakan bahwa pihaknya hanya mendukung Pemprov Bali dalam pembangunan LRT tersebut.

"Dalam hal ini kebutuhan untuks studi itu dadi KRN itu juga urusan BUMN Korea. Waktu itu apa yang dibutuhkan untuk studinya kami menyiapkan itu," terangnya.

Dalam pra-studi kelayakan yang diserahkan di dalamnya berisi perencana pembangunan dengan rencana keuangan, termasuk mengenai analisa bisnis di dalamnya dan tekniknya.

"Masalah nanti ditindaklanjuti itu kami serahkan semua ke pemerintah daerah. Kami tidak punya kewenangan, kewenangan kami hanya menyampaikan pra-FS itu," kata dia.

(hns/hns)