Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin yang Mau Dibongkar Telan Rp 30 M

Siti Fatimah - detikFinance
Rabu, 16 Jun 2021 16:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah panjang lintasan jalur sepeda di Ibu Kota. Penasaran?
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintervensi polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Dia menyebut Kapolri dapat membongkar jalur sepeda permanen tersebut bila dianggap perlu.

Sahroni mengatakan, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, bahwa jalur sepeda dapat menimbulkan isu diskriminasi pengguna jalan. Menurutnya, komunitas pengguna jalan lain misalnya seperti komunitas motor akan meminta jalur khusus yang ujung-ujungnya akan merepotkan pemerintah.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu, dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko, ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni dalam rapat tersebut, Rabu (16/6/2021).

Di kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat agar jalur sepeda Sudirman-Thamrin itu dibongkar. "Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Jenderal Sigit.

Bahkan, pihaknya akan melakukan studi banding ke negara lain yang mempunyai jalur sepeda. "Kami akan studi banding ke beberapa negara, di negara terdekat kita, sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga. Terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah DKI," ujarnya.

Jauh sebelum polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin, di awal pembangunannya pada Februari 2021 lalu menghabiskan dana sekitar Rp 30 miliar tapi bukan dari APBD DKI Jakarta melainkan dari pihak ketiga.

Berlanjut ke halaman berikutnya.