2030 Warga Jakarta Dilarang Pakai Air Tanah!

2030 Warga Jakarta Dilarang Pakai Air Tanah!

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 20 Feb 2023 20:15 WIB
BMKG menyampaikan ada potensi cuaca ekstrem terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pada siang ini, langit Jakarta tampak sudah mulai turun hujan. (Dhani Irawan/detikcom)
Foto: Ilustrasi Jakarta (Dhani Irawan/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah terus menggenjot proyek pembangunan di kawasan DKI Jakarta, salah satunya proyek penyediaan air bersih. Langkah ini dipercaya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dalam penggunaan air tanah untuk keperluan sehari-hari

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 3 proyek yang saat ini tengah digenjot pemerintah di DKI Jakarta, antara lain SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Regional Djuanda, dan SPAM Regional Karian-Serpong.

"Kalau itu bisa kita selesaikan, kita bisa suplai air bersih ke Jakarta. Maka, kita 2030 bisa sampaikan pada rakyat untuk setop pakai air tanah. Hanya dengan itu, penggunaan air tanah bisa dihentikan," kata Basuki, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Kredit PT Air Bersih Jakarta (ABJ) dengan Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, apabila proyek-proyek penyediaan air bersih Jakarta ini berhasil dijalankan, pemerintah dapat meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah. Kebiasaan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap penurunan permukaan tanah yang dapat membuat Jakarta tenggelam.

"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta. Permukaan tanah turun 18 cm per tahun karena over extraction ground water. Pemerintah DKI ndak bisa apa-apa, ndak bisa melarang. Kecuali bisa menyuplai air bersih Jakarta," kata Basuki.

ADVERTISEMENT

Demi mendukung tercapainya target tersebut, pada hari ini dilakukan penandatanganan perjanjian fasilitas sindikasi kredit antara PT Air Bersih Jakarta (ABJ) dengan Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan. Kerja sama tahap pertama ini bernilai Rp 8,874 triliun.

CEO Moya Indonesia Holding, Mohamad Selim, menjelaskan pendanaan akan dilakukan secara bertahap, dengan total pendanaan mencapai Rp 26 triliun dan dalam jangka waktu 5 tahun. Moya sendiri merupakan salah satu eksekutor dari proyek ini, yang menaungi PT Air Bersih Jakarta (ABJ).

Lebih lanjut ia menyebutkan, ada empat proyek yang akan segera dilaksanakan, antara lain Hilir Jatiluhur, Hilir Waduk Karian, Water Treatment Plant (WTP) Buaran 3, dan Hilir Kali Buaran 3. Apabila tidak ada halangan, pada bulan April tahun ini pengerjaan proyek akan dilakukan serempak.

Selim mengatakan, pada tahap pertamanya untuk jangka waktu pengerjaan 2 tahun, ditargetkan sebanyak 350.000 saluran rumah (SR) bisa disuplai. Adapun panjang total SR tersebut mencapai 250.000 km.

"Total sambungannya 1 juta 90 ribu (SR), ini tahap pertamanya 350.000 dalam jangka waktu 2 tahun. Nanti ada lagi dalam jangka waktu 5 tahun. Total pendanaan Rp 26 triliun," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, penandatanganan ini dilakukan oleh PT Air Bersih Jakarta (ABJ) bersama dengan BCA, OCBC Bank, OCBC NISP, Bank BTN, BTPN, SMi, Kb Bukopin, dan China Construction Bank (CCB) Indonesia.

(das/das)

Hide Ads